Selasa, 13 Zulqaidah 1440 / 16 Juli 2019

Selasa, 13 Zulqaidah 1440 / 16 Juli 2019

Politikus PDIP: Insiden Bendera tak Terkait Dukungan Pilpres

Jumat 26 Okt 2018 01:15 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Muhammad Hafil

Anggota Banser membakar bendera tauhid (ilustrasi).

Anggota Banser membakar bendera tauhid (ilustrasi).

Foto: Dok YouTube
Kasus pembakaran bendera sudah masuk ranah penegak hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden pembakaran bendera bertulisan kalimat tauhid yang diklaim Banser bagian dari atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah berimplikasi protes di kalangan umat Islam. Politikus PDIP Erwin Moeslimin Singajuru mengharapkan sebagian besar umat Islam jeli melihat persoalan pembakaran ini, dan tidak mengaitkannya dengan kelompok pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Kita menyesalkan pembakaran tersebut yang mendapat respon emosional dari masyarakat. Saya mengimbau masyarakat tidak ikut menggoreng persoalan ini dan dimanfaatkan untuk kepentingan dukungan capres dan cawapres tertentu," ungkap Erwin kepada wartawan, Kamis (25/10).

Menurut Anggota DPR DI Komisi VIII dari Fraksi PDIP ini, persoalan pembakaran bendera tersebut, sudah masuk di ranah penegak hukum. Biarlah aparat kepolisian mengusut dan mengungkap kasus tersebut. Ia berharap umat Islam pun bisa mempercayai proses penegakkan hukum di kepolisian ini.

 

"Kita serahkan ke aparat kepolisian sesuai ketentan hukum yang berlaku," kata Erwin. Kelompok umat Islam tidak perlu mengambil kesimpulan di luar proses penegakkan hukum, apalagi kata dia, sampai mengaitkan persoalan ini ke politik.

Karena ia melihat sudah ada upaya beberapa pihak yang ingin mendiskreditkan kubu capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Padahal, ia menegaskan tidak ada kaitannya persoalan pembakaran bendera ini dengan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Walaupun persoalan ini terkait dengan ormas NU yang juga menjadi pendukung setia Jokowi. Tapi bukan berarti insiden terebut adalah sikap politik Jokowi. "Apa relevansinya mengaitkan persoalan ini dengan pilpres apalagi dengan kebijakan politik Jokowi. Tidak ada itu," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga berharap kelompok kubu Prabowo-Sandi tidak memanfaatkan isu ini, dengan menggoreng demi meraih dukungan di pilpres. Karena itu biarlah persoalan ini diselesaikan oleh aparat kepolisian dan berkompetisilah di pilpres secara baik dengan adu program. Bukan memanfaatkan isu SARA dengan perpecahan demi meraih dukungan suara.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA