Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

BPN: Selisih Elektabilitas Jokowi-Prabowo Tinggal 4 Persen

Ahad 09 Des 2018 14:34 WIB

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Karta Raharja Ucu

Pertemuan Prabowo-Jokowi

Pertemuan Prabowo-Jokowi

Foto: Tahta Aidila/Republika
BPN menargetkan akhir tahun elektablitas Prabowo-Sandi sama dengan Jokowi-Ma'ruf

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Djoko Santoso, menyebutkan hingga akhir tahun 2018 ini, tingkat elektabilitas pasangan capres-cawapres yang diusungnya akan menyamai elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Itu target kita," kata dia di Purwokerto, Ahad (9/12).

Djoko menyebutkan, secara berkala pihaknya juga melakukan survei internal terhadap tingkat elektabilitas capres dan cawapres yang diusungnya. Dari hasil survei tersebut juga diketahui, selisih elektabitas pasangan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf, sudah semakin menipis.

photo
Ketua tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Djoko Santoso
"Hasil terakhir survei internal kami, selisihnya hanya tinggal 4-6 persen," kata Djoko Santoso.

Dia menyebutkan, hasil survei yang dilakukan internal koalisinya memang sengaja tidak dipublikasikan untuk menghindari situasi politik yang tidak kondusif. Antara lain, seperti hal-hal atau tindakan saling menjatuhkan antar satu dan lainnya.

Namun dia menyebutkan, hasil survey selalu menunjukkan tren tingkat elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi terus mengalami peningkatan. "Kira berusaha, akhir tahun ini tingkat elektabilitasnya bisa sama," jelasnya.

Dengan tren seperti ini, Djoko mengaku optimistis pada saat pelaksanaan pilpres April 2019 mendatang, pasangan Prabowo-Sandi bisa memenangkan dukungan suara. "Kalau melihat dinamikanya, secara jujur kita bisa memenangkan," katanya.

Menanggapi hasil survei pihak lain yang menyebutkan tingkat elektabilitas Prabowo-Sandi masih jauh di bawah Jokowi-Mar'uf, Djoko cenderung tidak ingin mempersoalkan hal itu. Dia hanya menyebutkan, dari pengalaman pelaksanaan pilgub Jabar, Jateng dan juga Pilgub DKI Jakarta, hasil-hasil survei itu selalu benar.

"Hasil survei yang seperti ini, secara etika sebenarnya tidak boleh. Survei kan seharusnya untuk mencerdaskan bangsa. Tapi kalau tidak benar, ya tidak mencerdaskan," katanya.

Meski demikian Djoko menyebutkan, hasil-hasil yang dilakukan pihak luar tersebut tetap akan diterima tim pemenangannya sebagai warning. Yakni, sebagai motivasi agar bekerja lebih giat lagi. "Kalau selisihnya dua kali lipat, ya bekerja dua kali lipat. Tidak perlu diributkan," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA