Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

BNPB akan Buat KTP-El Bencana

Selasa 15 Jan 2019 17:10 WIB

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Muhammad Hafil

BNPB

BNPB

BNPB akan menggandeng sejumlah para pemangku kepentingan terkait.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bidang Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Hermawan Agustina menjelaskan, selama 2018 hingga 2019, tercatat ribuan bencana yang terjadi di Indonesia. Bencana terbanyak disebabkan puting beliung dengan 431 kejadian, disusul banjir dengan 373 kejadian, dan 267 kejadian tanah longsor. Sedangkan perkiraan bencana yang terjadi pada 2019, kata Hermawan tetap didominasi oleh puting beliung, baik kecil maupun besar.

Untuk pengakuratan data, BNPB, kata Hermawan akan menerapkan KTP-El bencana yang berfungsi sebagai bank data yang berisi representasi lokasi, waktu dan jenis bencana. Untuk mewujudkannya, BNPB akan menggandeng sejumlah stakeholder terkait seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan lainnya.

“Jadi data akan langsung terupdate dalam e-KTP tersebut,” kata Hermawan kepada Republika.co.id, Selasa (15/1).

“Sekarang kita sudah kerjasama dengan BPS dan mereka sudah siapkan server yang dapat segera diakses. Dan yang lain kita sudah sosialisasi, termasuk Kemenkes kita sudah ada kesepakatan untuk digit jenis bencana yang sama agar kode yang digunakan juga sama,” jelas dia.

KTP-El bencana ini, menurut Hermawan dapat meminimalisir kerancuan data akibat banyaknya sumber data bencana yang berbeda. Hal ini bukan hanya dapat mengecoh, namun juga dapat menimbulkan ketimpangan aliran bantuan pada satu daerah saja. BNPB, kata dia juga mencoba mengkoordinasikan diri sebagai penyalur bantuan agar tidak ada bantuan yang berlebihan atau ketimpangan di wilayah lain.

“Selama ini memang lembaga masing-masing memiliki program pemberdayaan dan bantuan, tapi datanya tidak terbuka sehingga tidak terdata dalam satu bank data,” kata dia.

“Dengan melakukan mekanisme data ini, diharapkan kelebihan dana atau bantuan itu bisa dikurangi. Jadi semua bisa mengakses data dari sumber yang sama yang terintegrasi dari seluruh lembaga,” tambah Hermawan. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA