Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

JK: Dipilih Partai, Kepala Daerah tidak Harus Independen

Selasa 26 Feb 2019 16:41 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat diwawancarai di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/2).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat diwawancarai di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/2).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Kepala daerah berbeda dengan ASN yang memang tidak diperbolehkan berpihak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI jusuf kalla tidak sependapat jika  kepala daerah diharuskan independen atau bebas dalam pilihan politik. Sebab, kepala daerah diusung oleh partai atau gabungan partai politik dan dipilih melalui pilihan langsung.

Baca Juga

Hal itu disampaikan JK untuk merespons rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bwaslu) Jawa Tengah terkait pelanggaran etika yang diduga dilakukan Gubernur Jawa Tengah dan 31 kepala daerah di Jateng. "Kalau bupati dan gubernur itu pilihan partai. Jadi tidak bisa dikatakan dia harus independen karena dia memang dari partai," kata JK saat diwawancari wartawan, Selasa (26/2).

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu mencontohkan kepala daerah yang berasal dari partai politik tertentu, tentu akan mendukung keputusan partainya. "Jadi posisinya jelas. Kalau dari PDI-P kan posisinya jelas. Artinya mendukung pasangan calon yang sesuai dengan pilihan partainya,"kata JK.

Kondisi tersebut berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang tidak diperbolehkan berpihak kepada pasangan calon tertentu. ASN sesuai Undang undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN diharuskan bersikap netral.

"Ya itu dalam pemilu ini yang tidak boleh berpihak itu ASN. Jadi beda kalau dengan ASN lain. Jadi memang gubernur itu berasal dari partai, jadi memang berbeda dengan posisi kalau ASN," kata JK.

Kendati demikian, JK menyerahkan kepada Bawaslu terkait keputusan rekomendasi tersebut. "Itu urusan Bawaslu. Jadi, kami menunggu saja apa yang ditindaklanjuti Bawaslu. Sekali lagi saya tekankan bahwa gubernur dan bupati itu sebagian besar dari partai," kata JK.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA