Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Perlu Kajian Mendalam Sebelum Amendemen UU Zakat dan Pajak

Rabu 06 Mar 2019 17:54 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Andi Nur Aminah

Ace Hasan Syadzily

Ace Hasan Syadzily

Foto: Republika/Wihdan
Banyak yang perlu disoroti dalam mengatur pengelolaan zakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai amendemen terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat dan UU 36/2008 tentang pajak penghasilan merupakan wacana yang patut dipertimbangkan. Menurut dia, sebelum mengamendemen, perlu ada kajian mendalam soal pengelolaan zakat. "Harus ada kajian atau studi yang serius yang mendalam lebih dulu," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (6/3).

Baca Juga

Ace mengatakan, banyak yang perlu disoroti dalam mengatur pengelolaan zakat. Misalnya, apakah orang yang membayar zakat tidak perlu membayar pajak lagi dan apakah dana zakat itu harus digabung dalam penerimaan pajak atau dipisah, kemudian juga terkait sasaran penyaluran dana zakat.

"Misalnya, proses pengelolaan zakat itu untuk menghasilkan pemberdayaan ekonomi umat. Apa modelnya yang bisa dikatakan oleh masyarakat bahwa itu adalah produk dari dana zakat," katanya.

Menurut Ace, dana zakat tidak sekadar disalurkan kepada orang-orang miskin. Tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana zakat tersebut difungsikan agar orang miskin bisa berdaya secara ekonomi. Karena itu, lembaga pengelola zakat harus mampu membuat dana tersebut bermanfaat untuk pengembangan ekonomi umat.

"Dan harus dilihat juga implikasinya, apakah akan membuat penerimaan pajak terhadap negara rendah atau tidak. Ini implikasinya akan banyak," tutur dia.

Ace juga menjelaskan, poin lain yang perlu diperhatikan yakni soal pengawasan dana zakat. Warga negara yang membayar pajak, kata dia, uangnya jelas diambil oleh negara, sedangkan zakat tidak diambil oleh negara. Dengan begitu, ia mempertanyakan pihak yang akan mengawasi pengelolaan zakat.

"Kalau diambil oleh negara kan ada pengawasan oleh DPR, BPK, KPK dan sebagainya. Kalau zakat itu nanti, pertanggungjawaban publiknya bagaimana?" katanya.

Hal lain yang lebih penting, menurut Ace, yaitu soal bagaimana menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pengelolaan zakat. Ini perlu diperhatikan supaya masyarakat dapat percaya sepenuhnya kepada lembaga pengelola saat membayar zakat. Sebab, selama ini, zakat yang diberikan oleh Muslim hanya zakat wajib, seperti zakat fitrah. "Dan orang ketika membayar pajak itu sebagai kewajiban warga negara," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA