Selasa, 16 Safar 1441 / 15 Oktober 2019

Selasa, 16 Safar 1441 / 15 Oktober 2019

BPN: Penyelenggara Pemilu Bukan Panitia Pengukuhan Incumbent

Ahad 10 Mar 2019 15:57 WIB

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Andri Saubani

Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sudirman Said (kiri)

Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sudirman Said (kiri)

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
BPN meminta penyelenggara pemilu bisa memfasilitasi rakyat memilih kandidat terbaik.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) harus bisa memfasilitasi rakyat agar bisa memilih kandidat terbaik dalam sebuah kontestasi. Jika rakyat bisa memilih calon terbaik, berarti penyelenggara bisa memfasilitasi rakyat yang menghendaki perbaikan di negeri ini.

Direktur Materi Debat dan Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo- Sandi, Sudirman Said menegaskan, pemilu bukan sarana ‘pengukuhan’ kembali calon pejawat (incumbent). Pemilu harus bisa menjadi kontestasi untuk perbaikan kondisi kehidupan masyarakat.

Maka, penyelenggara pemilu juga bukan panitia pengukuhan kembali calon pejawat. “Karena itu, penyelenggara pemilu harus berpihak pada pemilih, bukan berpihak kepada kontestan atau pejawat,” ujarnya di hadapan relawan Sedulur SS (Sudirman Said), Sabtu (9/3).

Kepada aparat kemanan, Sudirman Said juga meminta untuk tetap teguh serta konsisten dengan sikap netralitasnya. Sehingga, apa pun yang nanti yang menjadi pilihan, rakyat pun akan tetap terlindungi.

Aparat keamanan bukan pelindung calon pejawat atau pelindung para pemilih petahana. Pun demikian, aparat juga bukan musuh bagi para pendukung yang akan menjatuhkan pilihannya kepada penantang.

Namun aparat adalah pelindung semuanya. Mengutip kalimat yang pernah disampaikan Capres 02, Prabowo Subianto, tentara, polisi, aparat kemanan, petugas intelejen itu dibiayai oleh uang rakyat. Mereka semua disekolahkan juga dengan uang rakyat, digaji dengan uang rakyat, diberi pangkat dan kedudukan oleh rakyat.

“Maka tugas sebagai aparat adalah untuk melindungi seluruh rakyat yang ada di negeri ini, tanpa ada pengecualian karena pilihan politik atau dukungan pada pasangan calon (paslon),” tandas Sudiman .

Sudirman juga mengaku mendapat laporan, di banyak tempat orang berpikir dengan akal sehat saja dipersulit. Tak hanya itu, kampanye untuk pasangan calon 02 saja juga ada yang dihalang- halangi.

Yang lebih memprihatinkan, aparat dan pengawas membiarkan tindakan politik uang yang terjadi di depan mata mereka. “Kalau politik uang masih dibiarkan, bangsa ini tidak akan pernah maju,” tegasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA