Senin, 17 Sya'ban 1440 / 22 April 2019

Senin, 17 Sya'ban 1440 / 22 April 2019

TKN Diminta Siapkan Langkah Khusus untuk Daerah Minim Suara

Ahad 17 Mar 2019 20:30 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Hasanul Rizqa

Suasana launching gerakan Milenial Ketuk Pintu yang digagas oleh tim relawan milenial Jokowi-Ma'aruf, KitaSatu, di The Pallas, SCBD, Jakarta, Ahad (17/3).

Suasana launching gerakan Milenial Ketuk Pintu yang digagas oleh tim relawan milenial Jokowi-Ma'aruf, KitaSatu, di The Pallas, SCBD, Jakarta, Ahad (17/3).

Foto: Republika/Flori Sidebang
Jokowi menyebut ada beberapa provinsi yang minim suara pendukung 01.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Tim Kampanye Nasional (TKN) menyiapkan langkah-langkah khusus. Hal itu terkait daerah dengan jumlah suara pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin yang diprediksi masih di bawah target. Jokowi berharap, elektabilitas pihaknya di daerah-daerah tersebut meningkat.

“Ya angka-angka itu kita tahu, mana yang sudah di atas target mana yang belum. Yang belum, ya kita lakukan perlakuan khusus. Paling tidak, kalahnya tidak terlalu banyak,, tapi kecil gitu--jangan gede-gede. Ada satu, dua provinsi yang kita harus kerja keras,” papar Jokowi usai acara Konsolidasi H-30 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Ahad (17/3).

Baca Juga

Dia juga meminta TKN supaya meningkatkan konsolidasi dari tingkat eksekutif hingga relawan di berbagai daerah. Penguatan konsolidasi diharapkan dapat meningkatkan suara pendukung 01 di berbagai daerah menjelang penyelenggaraan pemilu 2019.

“Ya ini biar ada konsolidasi antara TKN, TKD, dengan eksekutif-eksekutif yang ada, dengan relawan-relawan yang ada, terkonsolidasi dalam waktu 30 hari terakhir ini,” ujar calon pejawat itu.

Jokowi berharap, menjelang diselenggarakannya pencoblosan dalam Pilpres 2019 ini, TKN dapat memanfaatkan secara efektif sisa waktu yang ada. Salah satunya dengan merespon dan meluruskan semua isu hoaks dan fitnah yang selama ini beredar di masyarakat. 

“Ini adalah konsolidasi terakhir yang kita lakukan dengan eksekutif-eksekutif yang ada di kabupaten, kota, dan propinsi. Agar waktu yang tinggal 30 hari ini betul-betul efektif sehingga setiap proses-proses yang ada di bawah bisa kita respons secara cepat,” jelasnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA