Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Jumlah Pemilih Pindahan Terus Bertambah, Capai 569.451 Warga

Kamis 21 Mar 2019 11:34 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Andri Saubani

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat  (5/10).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (5/10).

Foto: Republika/Mimi Kartika
Jumlah meningkat karena KPU menerima layanan pindah memilih hingga 17 Maret.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan jumlah pemilih yang masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTb) semakin bertambah. Data para pemilih pindahan tersebut direkapitulasi hingga Rabu (20/5) siang. 

"Jumlah pemilih DPTb hingga Rabu siang tercatat sebesar 569.451 pemilih," ujar Viryan ketika dihubungi pada Kamis (21/3). 

Baca Juga

 

Dari jumlah tersebut, terdapat 281.509 pemilih laki-laki dan 287.942 perempuan. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya karena KPU tetap menerima layanan pindah memilih hingga 17 Maret lalu.

 

Namun, saat ini KPU sudah tidak bisa lagi memberikan  layanan untuk pindah memilih bagi pemilih DPTb. Pasalnya, layanan tersebut sudah dihentikan secara resmi pada 17 Maret 2019. 

 

Menurut Viryan, KPU menghentikan pelayanan bagi pemilih DPTb karena sesuai dengan perintah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu menyatakan penyusunan dan pengurusan DPTb paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

 

"KPU saat ini tidak lagi melakukan fasilitasi kegiatan pindah memilih. Kecuali, jika nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi soal pindah memilih ini," ujar Viryan. 

 

Saat ini, kata Viryan, ada dua pihak yang mengajukan uji materi soal aturan pindah memilih. Keduanya mempersoalkan ketentuan pindah memilih dengan batas waktu maksimal 30 hari sebelum hari H pemungutan suara pada 17 April. 

 

Dengan kata lain, menurut Viryan, KPU kemungkinan bisa menyesuaikan aturan soal pindah memilih jika sudah ada putusan MK. Sebaliknya, jika MK tidak segera menetapkan putusan uji materi itu, KPU tetap berpegang kepada regulasi awal. 

 

"Sehingga tidak memberikan pelayanan kepada pemilih golongan DPTb. Artinya, pemilih yang ingin melakukan kegiatan pindah memilih harus tetap menggunakan hak pilihnya di daerah asal mereka," pungkas Viryan. 

 

Sebelumnya, dua orang mahasiswa yang berkuliah di Bogor mengajukan uji materi terhadap ketentuan pindah memilih dalam Pasal 210 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keduanya yakni Joni Iskandar sebagai Pemohon I dan Roni Alfiansyah Ritonga sebagai Pemohon II.

 

Joni Iskandar berasal dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dirinya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tempat asalnya. 

 

Akibatnya, Joni tidak bisa mengurus pindah memilih ke Kabupaten Bogor dan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Sementara itu,  Roni Alfiansyah Ritonga berasal dari Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara. 

 

Roni sudah tercatat dalam DPT di daerah asalnya. Kemudian dirinya pun telah mengurus keterangan pindah memilih ke KPU Kabupaten Bogor. Namun, Roni merasa khawatir tidak bisa memilih karena ada potensi kekurangan surat suara. Roni pun merasa tidak puas akibat kepindahan itu, dia hanya mendapatkan satu surat suara yakni untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA