Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Soal Tagar 'RI Calls Observer', BPN: Itu Aspirasi Publik

Rabu 27 Mar 2019 03:07 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Hasanul Rizqa

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Ahad (17/3).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Ahad (17/3).

Foto: Ronggo Astungkoro/Republika
BPN tidak mempersoalkan adanya lembaga-lembaga pemantau pemilu di Indonesia dari luar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pemilihan presiden (Pilpres) pada 17 April 2019, dinamika di media sosial tidak terelakkan. Masing-masing kubu saling unjuk gigi, termasuk dalam hal membuat tanda pagar (tagar) tren. Salah satunya, tagar yang menjadi topik hangat dalam pekan ini di Twitter, yakni #IndonesiaCallsObserver.

Baca Juga

Menurut juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tagar itu adalah wujud suara masyarakat yang menghendaki pemilihan umum (pemilu) secara jujur dan berkeadilan. "Tagar Indonesia Calls Observer itu merupakan aspirasi masyarakat. Jadi tidak haram untuk menyuarakan itu," tegas Andre Rosiade saat dihubungi Republika.co.id melalui pesan singkat, Selasa (26/3).

Politikus Partai Gerindra itu memandang, kemunculan tagar tersebut menandakan masyarakat ingin pemilu pada tahun ini bebas dari segala unsur kecurangan. Lebih lanjut, #IndonesiaCallsObserver dinilainya sebagai tanda yang patut dicamkan pemerintah saat ini. Sebab, publik merasakan ada kecenderungan keberpihakan dari institusi-institusi negara yang harusnya independen.

"Itu (#IndonesiaCallsObserver) muncul karena masyarakat khawatir setelah melihat langkah sejumlah institusi yang bermain. Masyarakat minta agar 'wasit' jangan ikut main," tutur Andre.

Andre pun menyebut, pihaknya tidak mempermasalahkan bila ada lembaga-lembaga pemantau pemilu dari luar negeri. Menurut dia, sah-sah saja bila mereka hendak memantau penyelenggaraan pemilu pada 17 April 2019 nanti di Tanah Air.

Namun, sambungnya, yang pasti lembaga-lembaga demikian mesti terdaftar terlabih dahulu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu supaya menjaga kedaulatan negara.  "Tagar ini kan meminta pemantau internasional ikut memantau. Itu diperbolehkan silakan saja hadir, tapi tentu harus diregistrasi oleh Bawaslu," terang Andre.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA