Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Mendagri Minta Masyarakat tak Golput

Rabu 27 Mar 2019 09:34 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andi Nur Aminah

Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan)

Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan)

Foto: Republika/ Wihdan
Mendagri optimistis penyelenggaraan Pemilu 2019 ini akan berjalan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. Ia pun optimistis penyelenggaraan Pemilu 2019 ini akan berjalan baik. 

Baca Juga

“Pemerintah sudah menggerakkan dan mendorong semua daerah sampai tingkat desa mengadakan gerakan suksesnya Pileg dan Pilpres 2019. Salah satunya menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS dan jangan Golput. Oleh karenanya, kami optimistis target KPU dan pemerintah bisa terwujud,” kata Tjahjo dikutip dari laman setkab, Rabu (27/3).

Tjahjo menyampaikan, tingkat partisipasi pemilih dapat menentukan kualitas demokrasi ke depan. Ia pun optimistis angka golput tahun ini dapat ditekan sehingga proses demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. “Tingkat partisipasi politik masyarakat akan memengaruhi kualitas proses demokrasi kita. Pemerintah dan jajaran pemerintah daerah juga menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS untuk tidak Golput,” ungkap Tjahjo.

Lebih lanjut, Mendagri juga mengingatkan masyarakat untuk mendatangi dinas pendudukan dan pencatatan sipil untuk melaporkan status kependudukannya melalui kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Hal ini dinilai penting dilakukan untuk menjamin tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. “Masyarakat yang mempunyai KTP ganda, saya mohon yang bersangkutan untuk segera melapor,” ujarnya.

Ia pun kembali menegaskan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih bisa menggunakan hak suaranya di Pemilu Serentak 2019. Dengan syarat, pemilih harus membawa KTP-el saat pencoblosan.

“Keputusan DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu sepakat bahwa yang belum terdata di DPT tapi sudah mempunyai KTP-el, dia berhak untuk menggunakan hak pilih, secara konstitusional hak pilih terjamin,” tegas Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pendudukan dan Pencatatan Sipil, lanjut Mendagri, hingga kini terus melakukan upaya untuk jemput bola dan melakukan pelayanan KTP-el bagi masyarakat. Bahkan di beberapa tempat, pelayanan perekaman KTP-el tetap dibuka meski hari llibur. “Progres KTP-el sudah 98 persen, yang dua persen tadi kemungkinan sudah mempunyai surat keterangan tapi belum punya KTP-el,” kata Tjahjo.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA