Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Mahfud MD: Politik Muka Dua Sudah Membudaya di Indonesia

Selasa 09 Apr 2019 18:10 WIB

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Teguh Firmansyah

Mahfud MD.

Mahfud MD.

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Mahfud menyebut politikus yang mengaku bela rakyat, tapi justru tertangkap korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Profesor Mahfud MD menilai, politik bermuka dua sudah membudaya di Indonesia. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini juga mengaku kerap menemui fenomena tersebut.

"Orang bicara di depan publik, mau bela rakyat, berakhlak, tapi malah tertangkap bersama. Misal, karena prostitusi dan korupsi. Rembuk-rembukan untuk menentukan nasib rakyat di hotel, itu sudah banyak sehingga jadi UU yang merugikan rakyat. Sering itu," kata Mahfud kepada wartawan seusai Dialog Kebangsaan di GKB IV, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (9/4).

Karena situasi ini, Mahfud berharap rakyat memilih wakil yang bisa menyelesaikan masalah kolusi di belakang panggung. Ia meminta mahasiswa sebagai generasi milenial juga menyadari masalah tersebut.

Sementara itu, Mahfud menginformasikan bahwa tim Suluh Kebangsaan dan sejumlah tokoh akan bertandang ke kantor KPU pada Rabu (10/4) pukul 14.00 WIB.

Baca Juga

Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan dukungan agar KPU bisa melaksanakan tugasnya secara adil dan bermartabat. Apalagi saat ini KPU tengah didelegitimasi banyak pihak.

"(KPU--Red) dibilang curang, telah didikte kekuatan lain. Percayalah KPU independen sampai sekarang. Dia tidak bisa curang karena menangani  800 ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara). Penghitungan tidak pakai komputer, tapi penghitungannya manual, pakai tangan. Bagaimana mau curang secara terstruktur? Itu enggak mungkin," tegas Mahfud.

Mahfud mendorong KPU agar mampu dan berani melawan serangan-serangan tersebut. KPU harus membuktikan tidak ada kecurangan di Pemilu 2019. Meski demikian, kecurangan kecil juga harus tetap diantisipasi, baik oleh KPU, Bawaslu, aparat hukum dan masyarakat.

Sebelumnya, KPU melaporkan sejumlah akun ke polisi pada Kamis (4/4). Akun itu berasal dari tiga platform media sosial (medsos).

Laporan ini bermula dari beredarnya video di Twitter, Instagram dan Facebook terkait informasi adanya server KPU yang sudah di-setting untuk memenangkan salah satu capres.

Dalam video itu terlihat seorang pria sedang memaparkan materi di depan sejumlah orang dalam rapat tertutup. Pria itu mengatakan bahwa capres 01 sudah diamankan di angka 57 persen. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA