Sunday, 16 Muharram 1441 / 15 September 2019

Sunday, 16 Muharram 1441 / 15 September 2019

JK Dukung Operasi Penambahan Pasukan Militer di Papua

Selasa 12 Mar 2019 15:29 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/3).

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/3).

Foto: Republika/Mimi Kartika
JK menilai belum perlu sampai harus ditetapkan status darurat militer.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mendukung operasi penambahan pasukan militer di Papua untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Itu dilakukan setelah KKB kembali melakukan penyerangan kepada anggota TNI yang bertugas di Nduga, Papua pekan lalu.

"Operasi (penambahan pasukan militer) tentu harus ditingkatkan," ujar JK saat diwawancarai di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/3).

Kendati demikian, JK menilai belum perlu sampai harus ditetapkan status darurat militer di Papua. Ia menambahkan peningkatan status penanganan KKB di Papua tergantung dari pertimbangan TNI dan Polri karena sifat KKB dengan cara bergerilya menyerang masyarakat.

"Jadi belum, hanya penilaiannya ini, operasi tentu harus ditingkatkan, tetapi tidak berarti harus keadaan darurat," kata JK.

Menurut JK, yang terpenting adalah penambahan personel pasukan militer di Papua, dibutuhkan untuk mengamankan proyek pembangunan di Papua. "Ya tentu dibutuhkan apalagi pembangunan disitu kan," kata JK.

JK yang selama ini dikenal gencar mengupayakan perdamaian menilai persoalan Papua seharusnya tidak terjadi. Sebab, ia menilai, Papua sudah diberikan kekhususan dibandingkan daerah lain.

Ia mencontohkan dari sisi pemerintahan daerah, Papua memiliki kekhususan di mana pemimpin daerah harus asli dari Papua. Begitupun terkait anggaran ke Papua yang sudah diberikan dana otonomi khusus Papua.

"Sebenarnya Papua itu semuanya sudah dikasih. Dari sisi kebijakan pemerintahan, itu lebih federal daripada federal.Itu otonomi diberikan. Kemudian dana itu luar biasa. Itu dana yang paling besar diberikan itu per kapita itu Papua," kata JK.

"Jadi dari sisi politik sudah berikan, dari sisi ekonomi sudah, tinggal apa lagi? Maksudnya, ya, semua kalau kita berunding apapun semua sudah tidak ada lagi yang bisa dirundingkan terkecuali kemerdekaan. Dan terwujudnya (kemerdekaan) tidak bisa," kata JK.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar tidak ragu menghadapi kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta TNI menerjunkan kekuatan penuh.

"Sudah saya katakan bahwa harus dilakukan dengan kekuatan penuh, jadi jangan tanggung-tanggung," kata Bamsoet di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (11/3).

Bamsoet mengaku telah meminta Komisi I DPR RI untuk mendesak Panglima TNI agar menambah pasukan. Pasukan itu guna menumpas kelompok bersenjata agar tidak ada aparat yang tewas.

"Saya serahkan sepenuhnya pada Komisi I membicarakan dengan Panglima TNI dan menurut saya langkah-langkah tegas sangat diperlukan saat ini agar tidak berlarut-larut peristiwa atau kelompok bersenjata ini beroperasi," ujarnya.

Personel TNI yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terjadi di Nduga, Papua, Kamis (7/3). TNI mengklaim, pasukan TNI Satgas Gakkum berkekuatan 25 orang tersebut baru tiba di Distrik Mugi untuk mengamankan jalur pergeseran pasukan pengamanan pembangunan infrastruktur Trans-Papua Wamena-Mumugu di Kabupaten Nduga.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA