Minggu, 14 Ramadhan 1440 / 19 Mei 2019

Minggu, 14 Ramadhan 1440 / 19 Mei 2019

Pakar: Dua Capres, Peraih Suara Terbanyak Pemenangnya

Ahad 21 Apr 2019 12:13 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Panitia Pemungutan Suara (PPS) membawa kotak suara untuk dilakukan rekapitulasi pemilihan umum (pemilu) 2019 tingkat kecamatan di Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (20/4).

Panitia Pemungutan Suara (PPS) membawa kotak suara untuk dilakukan rekapitulasi pemilihan umum (pemilu) 2019 tingkat kecamatan di Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (20/4).

Foto: Antara/Irwansyah Putra
Syarat sebaran hanya berlaku jika lebih dari dua pasangan capres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara Tohadi mengatakan, Pemilihan Presiden 2019 yang diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres hanya berlangsung satu putaran. Peraih suara terbanyak tampil sebagai pemenang.

Baca Juga

"Jadi, tidak benar itu informasi dalam broadcast yang beredar melalui whatsapp bahwa hasil Pilpres 17 April 2019 tidak ada yang keluar sebagai pemenang," kata Tohadi di Jakarta, Ahad (21/4).

Memang, lanjut Tohadi, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan pemenang pilpres harus memperoleh lebih dari 50 persen dari jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi.

"Tapi itu hanya berlaku jika lebih dari dua pasangan capres," kata Tohadi yang mengampu mata kuliah hukum tata negara di beberapa perguruan tinggi itu.

photo

Relawan mengentri data dan pindai form C1 hitung cepat berbasis aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilu tahun 2019 KPU Se-Provinsi DKI Jakarta, Sabtu, (20/4).

Tohadi menyebutkan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 menyatakan "Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Menurut Tohadi, ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 itu kemudian diadopsi dalam Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu, sebagai landasan Pilpres 2019.

Ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 sama dengan ketentuan dalam UU Pemilu Pilpres sebelumnya, yaitu Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah ditafsirkan oleh MK melalui Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014.

Mahkamah menafsirkan bahwa ketentuan itu harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. "Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak," kata Tohadi.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA