Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Kubu 02 Deklarasikan Gerakan Selamatkan Demokrasi

Ahad 21 Apr 2019 18:34 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani

Said Didu

Said Didu

Foto: Edwin Dwi Putranto/Republika
Gerakan dideklarasikan karena menduga adanya kecurangan dalam pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi dari Pemilu Curang, Ahad (21/4). Gerakan itu dideklarasikan atas dugaan-dugaan kecurangan hingga pelanggaran pemilu yang dibiarkan sejak sebelum Pemilu dilangsungkan.

Koordinator gerakan, Said Didu menyatakan, gerakan ini dideklarasikan karena mereka menilai ada kecurangan yang berlangsung secara terstrukrur sistemik dan masif dalam Pemilu 2019. Said Didu menyoroti sikap KPU yang abai pada inidikasi kecurangan yang muncul dan beredar di berbagai media sosial.

"Sejak kemarin muncul ancaman dianggap penyebar hoaks karena data yang dimiliki yang dianggap sah adalah yang dipegang KPU. Siapa pun yang pegang dianggap hoaks. Ini menurut saya sudah ancaman terberat bagi demokrasi," kata Said Didu di deklarasi tersebut.

Berbagai permasalahan yang tak terselesaikan sejak pemilu digelar pun menjadi sorotan. Permasalahan yang disorot di antaranya, kisruh 17 Juta DPT invalid hingga terlibatnya secara nyata gubernur, bupati, lurah, camat dan RW, RT-RW dalam memenangkan pasangan calon tertentu.

"Itu bagaikan penonton sudah teriak semua tapi wasit tidak mau menyemprit peluit," ujar Said Didu yang juga pendukung Prabowo-Sandi.

Dari indikasi-indikasi itu, Gerakan Nasional itu pun menduga adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur. Said Didu juga menyebut kejadian ini masif karena hampir terjadi di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri.

"Jadi menurut saya peneliti kecurangan ini pemilu sudah terstruktur, sistemik dan masif, nah undang-undang menyatakan apabila terjadi kecurangan seperti itu maka bisa dilakukan pemilu ulang karena sudah terstruktur, sistematis dan masif," ujar Said Didu.

Said Didu menambahkan, semua bukti-bukti sudah terpampang di media sosial dan lainnya. Selain itu, ia juga menyebut Bawaslu telah menyatakan bahwa ada pelanggaran bahwa 6,7 juta suara tidak terkirim.

"Berarti penyelengara juga sudah terstruktur tidak melaksanakan tugas, dari KPU boleh membela dirinya tapi fakta juga KPU tidak melaksanakan tugasnya sesuai amanat yang diberikan oleh rakyat," ujar Said Didu menambahkan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA