Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Situng KPU Sudah Capai 67,65 Persen, Jokowi Masih Unggul

Senin 06 May 2019 06:45 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Relawan mengentri data dan pindai form C1 hitung cepat berbasis aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilu tahun 2019 KPU Se-Provinsi DKI Jakarta, Sabtu, (20/4).

Relawan mengentri data dan pindai form C1 hitung cepat berbasis aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilu tahun 2019 KPU Se-Provinsi DKI Jakarta, Sabtu, (20/4).

Foto: Republika/Prayogi
Pasangan Jokowi-Ma'ruf meraih 56,31 persen suara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 yang masuk ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin pukul 04.15 WIB sudah mencapai 67,65 persen.

Menurut laman resmi KPU, total suara sementara yang masuk itu berasal dari 550.287 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo/Ma'ruf Amin memperoleh 56,31 persen suara atau sebanyak 58.371.800 suara.  Sementara itu lawannya, Prabowo Subianto/Sandiaga Salahudin Uno meraup 43,69 persen atau 45.281.283 suara.

Pengunggahan data di Provinsi Bengkulu hampir selesai dengan 99,9 persen data masuk. Sementara data dari TPS di luar negeri mencapai 87,6 persen. Sementara Provinsi Papua memiliki persentase terkecil data yang diunggah yaitu sebanyak 6,8 persen.

Hasil penghitungan sementara tersebut bisa diakses melalui pemilu2019.kpu.go.id yang datanya terus diperbarui secara berkala.

Data yang dimasukkan ke Situng adalah data formulir C1 atau hasil penghitungan tiap TPS yang dipindai dan diunggah ke sistem.

Penghitungan suara pada Situng seringkali disebut dengan real count KPU dan merupakan bentuk transparansi bagi masyarakat untuk turut memantau hasil pemilu 2019 .

Namun, data Situng bukan hasil resmi karena penetapan rekapitulasi suara akhir tetap dilakukan berdasarkan penghitungan manual berjenjang dari kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kemudian nasional.

Baca Juga

Sebelumnya BPN meminta agar situng kpu dihentikan mengingat terjadi beragam kesalahan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA