Rabu, 17 Safar 1441 / 16 Oktober 2019

Rabu, 17 Safar 1441 / 16 Oktober 2019

Ditolak Prabowo, KPU akan Tetap Menetapkan Hasil Pemilu

Kamis 16 Mei 2019 15:44 WIB

Rep: Dian Erika/ Red: Teguh Firmansyah

Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri), Ketua Bawaslu Abhan (kanan), para Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (kiri) dan Wahyu Setiawan (kedua kanan) menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri), Ketua Bawaslu Abhan (kanan), para Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (kiri) dan Wahyu Setiawan (kedua kanan) menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Foto: Antara/Aprillio Akbar
KPU pun tidak mempersoalkan jika kubu Prabowo tak ingin menggugat ke MK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan KPU akan tetap menetapkan hasil Pemilu 2019 meski capres 02, Prabowo Subianto menolaknya.  KPU juga tidak mempermasalahkan jika Prabowo dan Sandiaga Uno tidak akan membawa sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya tidak apa-apa, sebab itu kan hak mereka ya. Jadi KPU pada intinya fokus bekerja untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kemudian komplain-komplain dan keberatan bisa dilakukan dilakukan di forum rekapitulasi dengan membawa alat bukti," ujar Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Sejauh ini, kata dia, dalam forum rekapitulasi hasil pemilu nasional di Kantor KPU pun BPN tidak pernah menyampaikan penolakan. Saksi dari BPN juga belum pernah mengajukan permintaan untuk mencocokkan data hasil pilpres sebagaimana yang dilakukan oleh saksi parpol untuk hasil pileg mereka.

"Sehingga kami akan tetap jalan terus menetapkan (hasil pemilu). Jika tidak ingin dibawa ke sengketa hasil di MK pun tidak masalah. Kalau tidak ada saksi dari BPN yang hadir atau tidak mau tandatangan pun tidak mempengaruhi hasil,  hasil tetap ditetapkan oleh KPU, " tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menegaskan bahwa proses penanganan sengketa perselisihan hasil Pemilu dilakukan secara transparan. Peradilan di MK, kata Fajar, merupakan peradilan yang terbuka untuk umum.

"Peradilan di MK terbuka untuk umum. Prosesnya transparan. Publik bisa memantau," ujar Fajar dalam keterangannya, Kamis  (16/5).

Menurut dia, MK memutus sengketa tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Karena itu, dia mengimbau kepada peserta pemilu yang menggugat hasil pemilu ke MK harus menyiapkan fakta dan alat bukti.

Baca Juga

"Jadi yang diperlukan adalah argumentasi, saksi, alat bukti yang mampu meyakinkan, bukan sekedar klaim atau asumsi," lanjutnya.

Fajar juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memutuskan perkara hanya atas klaim dan asumsi, termasuk "memenangkan" pihak yang seharusnya kalah dan sebaliknya. "Silakan publik melihat kembali penanganan perkara sengketa pilpres tahun-tahun sebelumnya, melalui proses persidangan yang terbuka," tutur dia.

Lebih lanjut, Fajar menuturkan, membawa atau tidak membawa perkara sengketa hasil pemilu, termasuk di dalamnya ada dalil dugaan kecurangan pemilu ke MK merupakan hak peserta pemilu. MK tentunya tidak memaksa.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA