Sunday, 13 Syawwal 1440 / 16 June 2019

Sunday, 13 Syawwal 1440 / 16 June 2019

Bara Hasibuan Tegaskan PAN tak Ikut-ikutan People Power

Kamis 16 May 2019 17:31 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

Bara Hasibuan

Bara Hasibuan

Foto: Republika/Fauziah Mursid
People power dinilai hanya akan memunculkan keresahan di tengah masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menegaskan bahwa PAN tidak akan terlibat dalam gerakan people power. Menurutnya, hal itu hanya akan memunculkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca Juga

"Apa pun itu namanya kami tidak akan terlibat," kata Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

Ia menuturkan, hal itu semakin diperkuat dengan pernyataan Ketua Umum PAN yang berpesan kepada seluruh pihak agar mau menerima apa pun keputusan KPU terkait hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. PAN justru mendukung upaya melalui jalur konstitusional yang berlaku jika dinilai ada dugaan kecurangan.

"Kita harus move on sebagai bangsa. Kalau ada ketidakpuasan atau indikasi kecurangan, harus ditempuh secara konstitusional sesuai UU Pemilu, itu adalah posisi PAN," ujarnya.

Sebelumnya, Bara menyesalkan pernyataan yang dilontarkan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait sikapnya yang menolak penghitungan KPU. Bara menilai sikap tersebut sangat tidak bertanggung jawab.

"Kalau kita merasa bahwa pemilihan pemilu ini yang adalah dua pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tidak legitimate karena terjadi kecurangan dimana-mana, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengekspos bukti-bukti itu ke publik dan membawa bukti-bukti itu ke jalur-jalur yang sudah disediakan oleh undang-undang," jelas Bara.

Selain itu, ia juga menyesalkan pernyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang menolak melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menganjurkan kubu 02 untuk melalui jalur yang telah diatur oleh konstitusi.

"Ini kan belum digunakan sama sekali, dan kita belum melihat bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa memang pemilihan presiden dan legislatif ini tidak legitimate sama sekali," tuturnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA