Tuesday, 13 Zulqaidah 1440 / 16 July 2019

Tuesday, 13 Zulqaidah 1440 / 16 July 2019

IAP Ingatkan Pemerintah untuk Matangkan Perencanaan Ibu Kota

Sabtu 18 May 2019 04:52 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Esthi Maharani

Ilustrasi Pemindahan Ibu Kota Negara

Ilustrasi Pemindahan Ibu Kota Negara

Foto: mgrol101
Membangun kota baru mesti dilakukan secara hati-hati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) meminta pemerintah untuk benar-benar dapat mematangkan perencanaan pembangunan ibu kota baru. Membangun kota baru yang bakal menjadi pusat pemerintahan akan menjadi pengalaman pertama Indonesia yang mesti dilakukan secara hati-hati.

Ketua Umum IAP,  Bernadus Djonoputro, mengatakan, Indonesia belum memiliki pengalaman membangun kota baru sekelas ibu kota. Ia mengungkapkan, kota yang bakal dibangun tidak sebatas butuh perencanaan dari segi pembangunan fisik. Namun, perlu konsep yang dibuat secara filosofis dan mendalam agar kota menjadi berkelanjutan.

“Kota ini akan menjadi parametern. Benchmark bagi kota-kota lain. Kota ini harus punya ruh yang mencerminkan peradaban kita. Ini adalah bisnis, tapi merencankan ibu kota harus sangat filosofis,” kata Bernadus di Jakarta, Jumat (17/5).

Ia menekankan, kota yang dirancang harus menjadi kota yang benar-benar layak dan nyaman untuk ditinggali. Belajar dari Jakarta yang menjadi ibu kota saat ini, terdapat lima isu utama yang berada di tengah masyarakat.

Diantaranya yakni kemacetan, harga tanah dan rumah yang makin tak terjangkau, belum merasa aman dari bencana, minimnya fasilitas pedestrian, serta warga kota yang merasa belum banyak dilibatkan dalam agenda pembangunan. Bernadus mengatakan, ibu kota baru yang disebut bakal menampung 1,5 juta penduduk harus dapat memikirkan lima isu utama itu agar kota yang dirancang menjadi ideal.

Di satu sisi, IAP menilai, perlu adanya dukungan politik. Bukan hanya pada masa pemerintahaan saat ini tetapi juga bagi pemerintahan ke depan. Tanpa dukungan politik, pembangunan ibu kota dapat terhambat dan mengacaukan perencanaan pembangunan yang sudah dirancang sedemikian rupa.

“Indonesia akan menjadi sorotan dunia. Memang tugas kami untuk menyusun perencanaan. Tapi untuk kelembagaan nantinya harus dibuat secara solid dan bisa mempersingkat rantai birokrasi yang ada,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) mengatakan, telah diputuskan bahwa finalisasi kajian ibu kota baru akan diselesaikan tahun ini. Percepatan penyelesaian kajian dikejar karena pada 2021 mendatang pemerintah menargetkan dapat melakukan groundbreaking pembangunan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA