Selasa, 23 Safar 1441 / 22 Oktober 2019

Selasa, 23 Safar 1441 / 22 Oktober 2019

Airlangga: Golkar Tolak People Power

Ahad 19 Mei 2019 21:58 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri), Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) berbincang saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama Partai Golkar, di Jakarta, Minggu (19/5/2019). Kegiatan tersebut mengangkat tema Menjemput Kemenangan Ramadhan.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri), Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) berbincang saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama Partai Golkar, di Jakarta, Minggu (19/5/2019). Kegiatan tersebut mengangkat tema Menjemput Kemenangan Ramadhan.

Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Semua pihak yang tak puas bisa ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi, bukan ke jalanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partai yang dipimpinnya menolak aksi people power pada 22 Mei 2019. Semua pihak yang tak puas bisa ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga

"Bukan untuk mencari solusi di jalanan. Jadi partai Golkar menolak people power," kata Airlangga dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Ahad (19/5).

Airlangga menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang serta fungsionaris Partai Golkar lainnya.

Sebelumnya merebak isu gerakan massa people power jelang pengumuman hasil Pemilihan Presiden (pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
Gerakan itu menyebut akan mendatangkan massa dari berbagai daerah untuk mengepung kantor KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Sejak reformasi kita sepakat membatasi masa jabatan presiden dan menyelenggarakan pemilu, pemilihan langsung. Oleh karena itu dalam pemilu yang lalu seluruh parpol telah sepakat hari ini, dari apa yang kami monitor terhadap hasil pileg dan 80 persen masyarakat telah menggunakan hak pilihnya dan ini mempertegas legitimasi Pemilu 2019," tegas Airlangga.

Golkar, menurut Airlangga, menjadi terdepan dalam melawan pihak-pihak yang tidak menghendaki kemajuan. Sebagai salah satu partai yang pertama mengusung Jokowi sebagai presiden, Partai Golkar, sudah sepenuhnya berkomitmen memenangkan Joko Widodo-Ma''ruf Amin.

"Partai Golkar ''all out'' berkomitmen mendukung semua kader tingkat pusat, daerah, kecamatan desa untuk menggalang dukungan termasuk senior partai Golkar hadir di sini para senior. Pak Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung dan Agung Laksono hadir di sini," tambah Airlangga.

Ia menilai bahwa kemenangan tersebut harus dijaga dan terus menerus bekerja lebih baik mengabdi untuk bangsa dan negara.

Berdasarkan situs pemilu2019.kpu.go.id, Ahad (19/5) data yang sudah masuk ke Situng KPU sebanyak 422.336 atau 51,92 persen dari total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Hasilnya adalah PDIP mendapat 20,12 persen suara, Partai Golkar 12,99 persen suara, Gerindra 11,69 persen suara, dan PKB 9,61 persen.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA