Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

TNI Dikerahkan, Massa Pendemo di Bawaslu Bersorak

Rabu 22 May 2019 15:28 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani

[ilustrasi] Prajurit TNI AD melakukan pengamanan di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

[ilustrasi] Prajurit TNI AD melakukan pengamanan di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Foto: Antara/Aprillio Akbar
Massa berteriak,

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Personel TNI turut dikerahkan untuk menenangkan massa aksi di Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (22/5). Puluhan tentara berbaret hijau itu masuk dan duduk berbaris di barisan depan, tepat di batas kawat berduri yang membatasi aparat dan massa aksi.

Para personel TNI masuk dari ruas jalan arah barat barat daya (bundaran HI) sembari meneriakkan yel-yel dengan keras dan sempat menarik perhatian massa peserta aksi. Saat mereka masuk, massa aksi justru bersorak dan bertepuk tangan.

"Hidup TNI, TNI bersama rakyat, polisi pulang, polisi pulang," demikian diteriakkan oleh massa pemrotes Hasil Pemilu 2019 itu.

Para personel TNI itu tak terlalu banyak berbuat. Mereka hanya duduk dengan harapan massa lebih tenang. Sesaat setelah para personel TNI disambut sorak sorai massa, massa kembali melanjutkan orasi.

Orasi yang disampaikan sejak Rabu (22/5) siang oleh ribuan massa yang datang pun bermacam-macam. Di antaranya menyanyikan lagu nasional, mengucap kalimat tahlil, takbir hingga salawat-salawat nabi.

Pantauan Republika, hingga Rabu pukul 15.00 WIB, massa belum tampak mengendurkan semangatnya. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu akan melanjutkan kinerjanya memeriksa pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan. Meskipun, demo berlangsung di luar gedung Bawaslu.

"Kita ada rapat terkait dengan beberapa proses penanganan pelanggaran administrasi yang sedang berjalan," kata Fritz, Rabu (22/5).

Fritz mengatakan, Bawaslu sedang membahas pelanggaran administrasi pemilu. Ia menyebut, banyak kasus yang harus ditangani oleh Bawaslu. "Untuk pelanggaran administrasi bkn hanya pilpres saja tapi juga pileg. itu kan juga harus jadi kewajiban kami untuk kami periksa," ujar dia.

Fritz pun memastikan, anggota Bawaslu tetap bekerja di kantor Bawaslu. "Kita masih tetap di kantor," kata dia.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA