Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Prabowo akan Simak Putusan Sidang MK dari Rumah

Selasa 25 Jun 2019 03:00 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Bayu Hermawan

Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak (Kiri) dan Kuasa Hukum 02, Bambang Widjajanto (Kanan)

Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak (Kiri) dan Kuasa Hukum 02, Bambang Widjajanto (Kanan)

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
BPN memastikan Prabowo dan Sandiaga tak akan datang ke Mahkamah Konstitusi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengkonfirmasi pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno urung hadir pada sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Prabowo dan Sandi hanya akan diwakilkan oleh tim hukumnya saja.

"Jadi tidak ada itu (rencana hadir). Kita sepenuhnya kuasakan kepada kuasa hukum yang dipimpin mas Bambang Widjojanto," kata koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak usai kegiatan diskusi di Jakarta pada Senin (24/6).

Dahnil menekankan Prabowo-Sandi tak perlu hadir langsung di MK. Sebab selain keduanya, seluruh rakyat Indonesia punya hak yang sama terhadap terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil.

"Bagi Pak Prabowo dan bang Sandi ini bukan sekadar tuntutan beliau berdua, tapi tuntutan publik. Ini tuntutan rakyat yang memang ingin ada pemilu yang jujur dan adil," ujar mantan Ketum Pemuda PP Muhamadiyah itu.

Walau begitu, ia menyebut sang Ketum partai Gerindra bakal tetap memantau sidang putusan MK dari kediamannya. Dahnil mengkonfirmasi kepulangan Prabowo ke Indonesia pada pekan ini.

"Bisa berada dimana saja, bisa di Kertanegara, di Hambalang. Insya Allah kalau tidak Rabu atau Selasa kembali kesini (Indonesia)," tuturnya.

Diketahui, majelis hakim MK saat ini mengadakan rapat internal guna membahas konklusi atas gugatan yang diajukan kubu paslon 02. Dijadwalkan pengumuman hasil rapat itu pada Jumat pekan ini. Kubu Prabowo mengklaim adanya kecurangan pada Pilpres dengan mengutarakan 15 petitum. Diantaranya soal penggunaan APBN dan wewenang pemerintah demi memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA