Rabu, 14 Zulqaidah 1440 / 17 Juli 2019

Rabu, 14 Zulqaidah 1440 / 17 Juli 2019

Pengamat Sebut Semua Pemilu di Indonesia Bermasalah

Rabu 26 Jun 2019 06:24 WIB

Rep: Muhammad Riza Wahyu Pratama, Rizky Suryarandika/ Red: Andri Saubani

Petugas KPU membawa kotak suara Pemilu untuk diambil berkas sebagai alat bukti sengketa Pilpres di Kantor KPU, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/6/2019).

Petugas KPU membawa kotak suara Pemilu untuk diambil berkas sebagai alat bukti sengketa Pilpres di Kantor KPU, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/6/2019).

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Permasalahan pemilu timbul akibat luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif CESPELS (Center for Social, Political, Economic, and Law Studies), Ubedilah Badrun menyebutkan, hampir semua pemilu di Indonesia bermasalah. Hal itu disebabkan karena luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk.

Oleh karenanya, ia mengusulkan penyederhanaan sistem pemilihan umum, Selasa (25/6). "Dari semua riset soal pemilu yang saya baca. Saya menemukan, hampir semua pemilu di Indonesia adalah curang," kata Ubedilah dalam diskusi di kantor CESPELS, Jalan Bunga nomor 21 Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (25/6).

Baca Juga

Ia menambahkan, pada masa Orde Baru seseorang sudah dapat menyimpulkan hasil pemilu sebelum diadakannya pencoblosan. Kemudian, adapun permasalahan kecurangan yang ada di Indonesia, hal itu sudah merupakan masalah struktural yang sulit untuk diurai.

"Salah satu masalah pemilu di Indonesia adalah soal jalinan kekuasaan antara elite politik dengan kelompok pemodal, atau yang biasa disebut sebagai oligarki. Sehinga kekuasaan dikendalikan oleh kelompok kecil menentukan," ucapnya.

Selain itu, Ubed menyatakan, pemilu presiden di Indonesia sangatlah rumit. Pasalnya Indonesia melaksanakan prinsip 'satu orang satu suara' untuk menentukan presiden. Ia membandingkan, Amerika Serikat pun tidak melaksanalan prinsip tersebut. Dalam menentukan presiden, AS menggunakan sistem electoral college.

"Indonesia besar luas wilayahnya, besar jumlah penduduknya. Ada sekitar 17 ribu pulau. Tidak bisa mengawasi pemilu secara langsung. Jumlah anggota Bawaslu seluruh Indonesia saja tidak sampai 100 ribu," ujar pria yang juga merupakan dosen di Universitas Negeri Jakarta tersebut.

Ia berharap, masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Pasalnya demokrasi yang bersifat individualistik tidak sejalan dengan Pancasila yang lebih bersifat komunal.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto mengklaim penyelenggaraan Pemilu 2019 ialah salah satu pemilu terburuk yang pernah berlangsung di Indonesia. Bahkan, ia menantang agar publik mencari pemilu lebih buruk lagi.

Pria yang akrab disapa BW itu menyebut salah satu indikator buruknya pemilu karena tewasnya ratusan petugas pemilu. Menurut dia, masifnya angka korban tak bisa disamai oleh pemilu di negara mana pun.

"Tidak ada pemilu di dunia yang menimbulkan korban lebih dari 700 orang. Tunjukkan pada saya pemilu di dunia ini yang ada ratusan orang mati. Itu ada di Pemilu 2019. Itu enggak pernah ada sebelumnya loh," katanya dalam diskusi di Jakarta pada Senin, (24/6).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA