Tuesday, 29 Zulqaidah 1443 / 28 June 2022

Kata Mensos Kartu Sakti Dibiayai APBN

Sabtu 08 Nov 2014 16:24 WIB

Red: Erdy Nasrul

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Foto: Republika/Yasin Habibi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tiga kartu yang diluncurkan pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggunakan anggaran APBN.

"Ini tidak ada CSR," kata Khofifah disela-sela meninjau KSN Indotera Expo 2014 di gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata Jakarta, Sabtu.

Hal itu disampaikan Mensos terkait peluncuran KIS, KIP dan KKS yang dipermasalahkan oleh legislatif.

"Jadi ini APBN 2014 dan sudah disetujui DPR. Kalau KIS cek saja APBN 2014 di Kementerian Kesehatan, KIP cek APBN di Kementerian Pendidikan," kata Khofifah.

Untuk program KKS DIPA berasal dari Kemensos namun anggaran dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp6,4 triliun dengan rincian Rp6,2 triliun untuk KKS dan Rp199 miliar untuk mencetak kartu dan pendistribusiannya.

"Untuk 2015 belum dibahas, kalaupun dibahas pasti dalam waktu segera mungkin," tambah khofifah.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pembiayaan KIS,KIP dan KKS saat ini menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan APBN, sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR.

"Satu itu kan sudah jalan, dan itu juga bantuan dari berbagai pihak. Itu CSR dan lain-lain, iya CSR dari BUMN. Tidak masuk APBN. Jadi nggak usah ribut-ribut dulu, kita fokus ini," katanya di Makassar, Rabu (5/11) malam.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA