Kamis, 18 Safar 1441 / 17 Oktober 2019

Kamis, 18 Safar 1441 / 17 Oktober 2019

DPR Hargai Kepekaan Dirjen Hubdar

Ahad 27 Des 2015 10:21 WIB

Rep: Hasanul Rizqa/ Red: Indira Rezkisari

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (ketiga kiri) bersama Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kedua kiri), didampingi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Djoko Sasono (kiri) dalam sebuah acara di Semarang.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (ketiga kiri) bersama Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kedua kiri), didampingi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Djoko Sasono (kiri) dalam sebuah acara di Semarang.

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengunduran diri Djoko Sasono dari kursi direktur jenderal (dirjen) perhubungan darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sabtu (26/12) malam lalu diapresiasi. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana, keputusan yang diambil Djoko patut dihargai sebagai bentuk tanggung jawab profesional.

Kamacetan lalu lintas pada liburan Natal tahun ini dinilai cukup parah. Politikus PKS itu menganggap wajar bila publik menaruh kekecewaan besar terhadap kinerja Kemenhub yang dinilai kurang antisipasi.

"(Keputusan Djoko mengundurkan diri) patut dihormati sebagai bentuk tanggung jawab, di mana kekecewaan masyarakat sangat luar biasa akibat kemacetan parah yang lalu. Saya apresiasi atas sensitivitas Pak Djoko," kata Yudi Widiana kepada Republika.co.id, Ahad (27/12).

Bertempat di Kantor Kemenhub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (26/12) malam, Djoko Sasono menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan dirjen perhubungan darat. Kepada awak media, Djoko mengaku merasa paling bertanggung jawab atas kemacetan parah di sejumlah ruas jalan utama Ibukota ketika malam Natal lalu, Kamis (24/12).

"Saya merasa yang paling bertanggung jawab atasi kemacetan. Dengan ini saya menyatakan mundur dari Dirjen Perhubungan Darat," ujar Djoko, Sabtu (26/12).

Tidak cukup dengan menghargai keputusan itu, Yudi berharap, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menunjuk pengganti Djoko secara cermat. Yudi melihat, pejabat dirjen perhubungan darat ke depan harus mempunyai kemampuan antisipasi yang baik.

Apalagi, sebentar lagi libur Tahun Baru 2016. Kerja sama yang terukur dan solid antara Kemenhub dan kepolisian lalu lintas merupakan keniscayaan.

"(Pengganti Djoko) harus yang punya rekam jejak pengelolaan lalu lintas dan (mampu) berkoordinasi dengan Korlantas," tukas dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA