Friday, 17 Jumadil Akhir 1440 / 22 February 2019

Friday, 17 Jumadil Akhir 1440 / 22 February 2019

Jika Terus Defisit, IDI Khawatirkan JKN Gagal

Senin 24 Sep 2018 15:45 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Muhammad Hafil

BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan.

Foto: Republika/Yasin Habibi
Transparansi sistem ini dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di BPJS Kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ilham Oetama Marsis khawatir sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan mengalami kegagalan jika defisit keuangan BPJS semakin membesar. Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ilham pun menilai perlu mengambil solusi jangka panjang mengatasi masalah defisit keuangan BPJS ini.

"Kalau kita melihat misalnya dengan pola operasional sekarang ini, dengan defisit yang besar, kami mengkhawatirkan Kartu Indonesia Sehat, atau JKN akan mengalami suatu kegagalan," ujar Ilham usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9).

Menurut dia, defisit terjadi karena transparansi sistem belum dilakukan dengan baik oleh BPJS. Ia yakin, dengan sistem yang terbuka maka tak ada lagi oknum yang berani bermain-main. Sebab, lanjutnya, dengan sistem keterbukaan, rumah sakit ataupun dokter yang nakal dapat dengan mudah dilacak.

"Apakah tidak ada dokter yang nakal? Ada. Apakah tidak ada rumah sakit yang nakal? Ada. Tapi dengan keterbukaan, baik BPJS, baik dokter, rumah sakit, itu dengan sangat mudah dilacak. Kalau tertutup, mana ada yang tahu. Yang menjadi korban adalah rumah sakit dan dokter ini," jelas Ilham.

Ilham menilai, transparansi sistem ini dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di BPJS, termasuk mendorong efisiensi sehingga mengurangi defisit keuangan BPJS.

"Dengan keterbukaan, semua masalah pasti bisa diselesaikan. Apalagi dengan menggunakan sistem digital, atau bank data. Kita masukkan, brek, analisa, formula penyelesaian, dalam sekejap bisa kelihatan," tambahnya.

IDI juga menyebut jika tak ada perbaikan sistem pengelolaan BPJS, maka diperkirakan defisit keuangan BPJS akan mencapai Rp 16,5 triliun pada akhir tahun nanti. Sedangkan, dana talangan pemerintah atau bailout hanya sekitar Rp 5 triliun.

"Bailout pemerintah itu Rp 5 T, berarti ada kekurangan Rp 11,5 T yang tentunya akan berulang kembali defisit anggaran berjalan. Akhirnya mengakibatkan penyelesaian yang bersifat temporer. Ini yang mesti diperbaiki dan pak Jokowi setuju," kata Ilham.

Dalam pertemuan ini, IDI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri muktamar IDI ke-30 di Samarinda. Selain itu, ia juga menyampaikan konsep pendidikan kedokteran yang seharusnya sejalan dengan revolusi industri 4.0. Karena itu, Ilham mengatakan perlunya revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES