Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

BPJS Defisit, Pelayanan Kesehatan di Cimahi Tetap Lancar

Rabu 26 Sep 2018 16:09 WIB

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Gita Amanda

Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno mengambil alih sejenak peran frontliner di Kantor BPJS Kesehatan Cimahi, Kamis (12/7).

Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno mengambil alih sejenak peran frontliner di Kantor BPJS Kesehatan Cimahi, Kamis (12/7).

Foto: Sarah Hesty Nurrohmah/REPUBLIKA
Tunggakan BPJS di rumah sakit dan Puskesmas di Cimahi relatif masih kecil.

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengungkapkan meski Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit keuangan, namun pihaknya mengklaim dan memastikan jika pelayanan di seluruh puskesmas se-Kota Cimahi masih lancar dan baik.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Fitriani Manan mengungkapkan pelayanan di tingkat Puskesmas berjalan lancar mengurusi masyarakat. Menurutnya, tunggakan BPJS di rumah sakit dan Puskesmas yang berada di Cimahi relatif masih kecil yaitu dua bulan.

"Alhamdulillah, semua bisa terlayani sesuai aturan. Di kita tidak separah daerah lain hanya dia bulan (nunggak)," ujarnya, Rabu (26/9). Ia menjelaskan terkait upaya dana talangan dari pemerintah untuk rumah sakit mitra BPJS tidak bisa dilakukan.

Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dilakukan sebab mekanisme dan pengelolaan uang uang berbeda. Dirinya mengatakan, tunggakan BPJS kepada rumah sakit biasanya menyangkut pembayaran dokter dan tenaga medis.

"Pusat sudah ada strategi, dalam waktu dekat masalah ini akan teratasi. Kemarin sudah ada rapat dengan Presiden, Menkes," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, Trias Nugrahadi mengeluhkan klaim kesehatan yang belum dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Kondisi yang dialami rumah sakit tersebut berpengaruh terhadap pelayanan kepada para pasien.

"Juni lancar, tapi ada perubahan Juli, Agustus dan September (macet). Rata-rata keseluruhan tujuh miliar rupiah," ujarnya.

Ia mengungkapkan, klaim pembayaran yang macet akan berpengaruh kepada operasional rumah sakit, untuk dokter, karyawan dan ketersediaan obat. Meski klaim kesehatan terlambat dibayarkan BPJS Kesehatan, pihaknya berupaya tetap melayani pasien dengan maksimal. Sementara, dana yang berada di rumah sakit akan diprioritaskan untik digunakan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Yudha Indrajaya mengatakan klaim kesehatan yang belum dibayarkan ke rumah sakit dan Puskesmas terjadi di seluruh Indonesia. Namun, ia enggan menjelaskan lebih rinci penyebab menunggak.

"Keterlambatan terjadi secara nasional dan tidak mengetahui hal ini bisa terjadi. Saya rasa rumah sakit mengerti dengan kendala yang ada," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA