Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Dapat Suntikan Rp 4,9 Triliun, BPJS Langsung Bayar Tunggakan

Rabu 26 Sep 2018 22:14 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Teguh Firmansyah

Warga mendaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat (21/9). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengeluarkan dana cadangan APBN untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun.

Warga mendaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat (21/9). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengeluarkan dana cadangan APBN untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun.

Foto: Muhammad Adimaja/Antara
BPJS tak akan menunda pembayaran jatuh tempo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui, suntikan dana jaminan sosial dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah cair Senin (24/9) kemarin. Dana tersebut langsung digunakan BPJS Kesehatan untuk membayar tunggakan di fasilitas kesehatan (faskes) rumah sakit (RS).

"Alhamdulilah (dana Rp 4,9 triliun) sudah cair Senin kemarin,"  ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf mengakui, uang sebesar Rp 4,9 triliun dari saat dihubungi Republika, Rabu (26/9).

Setelah menerima uang tersebut, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk langsung membayar tagihan layanan kesehatan di rumah sakit yang sudah jatuh tempo.

Disinggung berapa tunggakan RS yang telah dibayar, Iqbal mengaku tidak memegang data pastinya. Yang jelas, kata dia, BPJS Kesehatan tidak menunda menyelesaikan kewajibannya. "Kami akan menyelesaikan masalah ini segera," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, pemberian suntikan dana tersebut dapat membantu mengatasi permasalahan defisit BPJS kesehatan. Sehingga, dapat menjaga keberlanjutan kinerja dari BPJS Kesehatan sendiri.

"Itu sudah kita laksanakan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan Dirutnya sudah melaksanakan kontrak kinerja yang di terdapat di dalam PP dalam rangka mengendalikan defisit BPJS," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA