Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Tunggakan BPJS ke RSUD Indramayu Capai Puluhan Miliar

Jumat 28 Sep 2018 18:18 WIB

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Teguh Firmansyah

Warga mendaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat (21/9). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengeluarkan dana cadangan APBN untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun.

Warga mendaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat (21/9). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengeluarkan dana cadangan APBN untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun.

Foto: Muhammad Adimaja/Antara
Tunggakan BPJS terjadi secara nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Tunggakan pembayaran klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke RSUD Indramayu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk membuat pelayanan tetap berjalan, pihak rumah sakit harus melakukan efisiensi di sejumlah bidang.

Wakil Direktur RSUD Indramayu, Iman Sulaeman, mengatakan, tunggakan klaim BPJS Kesehatan itu terjadi secara nasional. Tak hanya di RSUD Indramayu, tapi juga di berbagai rumah sakit lainnya di Indonesia. "Tunggakan terjadi sejak Mei 2018," ujar Iman, di Indramayu, Jumat (28/9).

Iman menyebutkan, tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD Indramayu rata-rata mencapai Rp 10 miliar per bulan. Untuk bulan ini, besarnya tunggakan mencapai sekitar Rp 11 miliar.

Iman mengakui, macetnya pembayaran klaim BPJS Kesehatan telah menggangu keuangan RSUD Indramayu. Namun meski demikian, dia memastikan pelayanan rumah sakit terhadap para pasien tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Baca juga, Pilihan Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan.

Untuk bisa terus bertahan, pihak RSUD Indramayu memilih melakukan efisiensi dengan membuat skala prioritas pengeluaran. Mereka mengutamakan pembayaran listrik, air, obat, dan honor pegawai. Pengeluaran tersebut mesti diutamakan karena menyangkut operasional rumah sakit.

Sedangkan pengeluaran yang tidak mendesak, seperti keperluan alat tulis kantor, bahan cetakan, dan pemeliharaan komputer, untuk sementara dikesampingkan terlebih dahulu. Begitu pula dengan rehabilitasi bangunan, juga terpaksa ditunda.

Iman mengungkapkan, jika tunggakan BPJS Kesehatan tak kunjung cair, pihaknya pun terpaksa akan mencari alternatif jalan lain. Upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan mencari pinjaman dari pihak ketiga. Mencari pinjaman demi kelancaran aktivitas rumah sakit," kata Iman.

Iman mengakui, dalam waktu dekat, tunggakan bulan Mei dijanjikan akan dibayar secara nasional. Meskipun belum semua dibayarkan, setidaknya bisa sedikit mengurangi beban rumah sakit.

Salah seorang pasien, Anis, berharap agar tunggakan BPJS Kesehatan tak mengganggu pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di rumah sakit. Pasalnya, kebanyakan warga sangat bergantung kepada asuransi tersebut tatkala menderita sakit. "Dengan adanya BPJS Kesehatan, beban masyarakat bisa berkurang," tandas Anis.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA