Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Kementerian PUPR Raih Penghargaan Tingkat Sertifikasi BMN

Kamis 01 Nov 2018 07:47 WIB

Red: EH Ismail

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan kategori Kementerian/Lembaga dengan tingkat Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tertinggi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan kategori Kementerian/Lembaga dengan tingkat Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tertinggi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu

Kementerian PUPR terus berupaya mewujudkan pengelolaan BMN yang baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan kategori Kementerian/Lembaga dengan tingkat Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tertinggi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti yang diserahkan Wakil Menteri Kemenkeu Mardiasmo, pada  acara Seminar Hari Oeang ke 72, di Jakarta, Rabu, (31/10).

Sekjen PUPR Anita Firmanti mengucapkan terimakasih dan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan Kemenkeu. Penghargaan menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.

Menurut Anita, lebih dari 40% nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 Audited telah dicatat dan dikelola dengan baik oleh Kementerian PUPR. “Ini adalah bagian dari kerja keras yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR yang akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang semakin baik ke depan,” kata Anita.

Ia menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan sertifikasi tanah adalah dengan memberikan sertifikat untuk setiap aset tanah yang dimiliki Kementerian PUPR. “Ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat menantang untuk Kementerian PUPR,” ujar Anita.

Anita melanjutkan, penghargaan ini merupakan bentuk dari kerja sama para stakeholder antara Kemenkeu dengan Kementerian/Lembaga yang senantiasa memberikan dukungannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara  dan Layanan Pengadaan Budi Setiawan mengatakan, dalam sertifikasi tanah, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui program Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah (SIMANTAP). Dari alokasi sebanyak 5 ribu sertifikat untuk Kementerian/Lembaga per tahun, jumlah bidang tanah yang diajukan Kementerian PUPR dan terbit sertifikatnya mencapai lebih dari 3 ribu bidang tanah.

Dalam acara tersebut Kementerian Keuangan  juga memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga untuk berbagai kategori lainnya. Sebelum acara penghargaan diselenggarakan seminar dengan tema “Dialog Lintas Generasi Melanjutkan Estafet Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045”.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA