Jumat, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 Desember 2019

Jumat, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 Desember 2019

Anggota DPR Apresiasi Prestasi Menkeu

Jumat 18 Jan 2019 12:12 WIB

Red: Agung Sasongko

Sri Mulyani

Sri Mulyani

Foto: Dok. Republika
Sri Mulyani pun diharapkan bisa merefleksikan hal ini pada kebijakan-kebijakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meraih berbagai penghargaan. Sri Mulyani pun diharapkan bisa merefleksikan hal ini pada kebijakan-kebijakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Pak Jokowi itu kalau memberi arahan selalu mengatakan rasa. Bagaimana program itu menjadi rasa, tidak hanya menjadi sebuah kata,” ujar Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu, Bank Indonesia, Bappenas dan BPS di Kompleks Parlemen Senayan seperti dikutip Antara, Kamis (17/1).

Hanya saja, kata Misbakhun, yang jauh lebih penting adalah manfaat bagi rakyat. “Bahwa citra yang kita bangun itu dirasakan oleh rakyat dalam sebuah rasa yang bisa diserap dalam kapasitas rakyat,” kata Misbakhun.

Sebelumnya Sri Mulyani memperoleh berbagai jenis penghargaan. Antara lain Finance Minister of the Year, East Asia Pacific dari Global Markets Magazine, Best Minister in the World Award pada World Government Summit di Dubai, penghargaan Leader in Rising Asia dari Singapore Institute of International Affair (SIIA).

Jauh sebelumnya, Sri Mulyani juga memperoleh Finance Minister of The Year 2008 for Asia dari Emerging Markets, Menkeu Terbaik di Asia Pasifik 2018 versi FinanceAsia, hingga Most Powerful Women versi Forbes. Yang terakhir adalah penghargaan sebagai Menkeu terbaik di asia pasifik versi media keuangan The Banker.

Sementara itu, dia menyoroti tax ratio Indonesia yang saat ini ada di kisaran 11,5%. Angka itu memang naik dibandingkan rasio pajak sebelumnya di kisaran 10,7%.

Hanya saja, Misbakhun juga ingin tahu faktor penyebab kenaikan tax ratio. Sebab, sebelumnya Indonesia menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dianggap cukup sukses.

“Tax amnesty merupakan cita-cita besar Pak Jokowi dan terealisasikan dengan sangat baik di tahun 2016. Kemudian merasakan reformasi perpajakan itu terbukti,” katanya.

Namun, tutur Misbakhun, keinginan Presiden Jokowi untuk membentuk Badan Penerimaan Pajak, menurunkan tarif pajak demi menggenjot penerimaan dan menggerakkan ekonomi belum sepenuhnya terealisasi.

“Presiden (Jokowi) ingin memberikan tarif yang kompetitif dan ini butuh effort (upaya) luar biasa,” ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA