Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Mensos Sebut Masyarakat Puas dengan BPNT

Selasa 12 Feb 2019 17:54 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani

Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada warga Solo di Kantor Kecamatan Jebres, Solo, Kamis (13/9).

Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada warga Solo di Kantor Kecamatan Jebres, Solo, Kamis (13/9).

Foto: Republika/Binti Sholikah
95 persen keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) puas

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan tingkat kepuasaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh organisasi di bawah Bill Gates Foundation, yakni Microsoft, menunjukan 95 persen keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) puas dengan program pemerintah itu.

"Mereka melakukan survei, mereka bayar sendiri, jadi bukan pesanan kami. Dalam survei yang dilakukan microsoft yang baru mereka rilis ditemukan bahwa 95 persen KPM BPNT merasa puas dengan penyelenggaraan program BPNT," jelas Agus Gumiwang saat membagikan bantuan PKH di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2).

Tak hanya itu, mayoritas KPM BPNT menilai program BPNT ini lebih baik dari program beras sejahtera (rastra) dari segi kualitas dan kuantitas pangan, serta ketepatan waktu pencairan bantuan.

Lebih lanjut, Agus juga menyebut keberadaan e-warung dinilai oleh KPM telah memberikan berbagai kemudahan. E-warung ini menyediakan berbagai macam pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Mensos menyampaikan, pemerintah juga akan mengubah aturan belanja keluarga penerima manfaat BPNT. Sebelumnya, mereka hanya diperbolehkan untuk membelanjakan beras dan telor. Namun, pemerintah akan menambah jumlah item yang dapat dibelanjakan oleh KPM, yakni gula dan minyak goreng.

"Bahkan dalam survei, ditemukan program BPNT bisa membantu meringankan beban belanja pangan bagi para KPM sebesar 15-20 persen tergantung jumlah anggota keluarga," jelas dia.

Lebih lanjut, jumlah keluarga penerima manfaat program BPNT pun akan ditingkatkan dari 10,3 juta KPM menjadi 15,6 juta KPM. Sementara itu, Mensos juga menyampaikan alokasi anggaran PKH pada tahun ini telah meningkat menjadi Rp 34,4 triliun dari Rp 19,2 triliun pada 2018.

Selain itu, skema bantuan pun diubah yang semula flat menjadi non-flat dan disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga baik kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan perubahan skema, jumlah bantuan yang diterima KPM pun bervariasi tergantung komponen yang dimiliki. Tak hanya itu, jadwal penyaluran bantuan sosial PKH inipun juga diubah menjadi Januari, April, Juli, dan Oktober.

"Realisasi penyaluran bantuan PKH tahap pertama secara nasional per 8 Februari mencapai 96 persen pada seluruh nasional," tambah dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA