Thursday, 20 Sya'ban 1440 / 25 April 2019

Thursday, 20 Sya'ban 1440 / 25 April 2019

JK: Konversi BBM ke Gas Lebih Rumit

Selasa 17 Jan 2012 22:27 WIB

Red: Djibril Muhammad

Jusuf Kalla (tengah)

Jusuf Kalla (tengah)

Foto: Antara/Reno Esnir

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas (BBG) tidaklah mudah apabila infrastruktur di dalam negeri belum siap. Sebab sifat kendaraan bermotor cenderung bergerak sehingga memerlukan jaringan luas.

"Misalnya tempat pengisian BBG di Bandung belum siap, maka kendaraan yang datang dari kota lain akan kesulitan untuk mengisi bahan bakarnya," kata Kalla di sela-sela konferensi 'Global Movement of Moderates' yang berlangsung di Kuala Lumpur, Selasa ketika ditanya seputar rencana pemerintah melaksanakan konversi BBM ke Gas.

Menurut Kalla, konversi BBM ke gas tidak sama dan lebih rumit dibandingkan dengan konversi minyak tanah ke elpiji. Pengguna minyak tanah itu tidak bergerak (rumah tangga) tapi bila kendaraan bermotor tentu cenderung terus bergerak sehingga tidak mudah dilaksanakan bila infrastrukurnya masih minim.

Untuk itu, pemerintah perlu mempersiapkan dengan baik terutama memperkuat infrastrukturnya dulu baru konversinya. Dari sisi jenis kendaraan sebaiknya didahulukan pada kendaraan umum seperti bis kota, angkot dan lainnya sebab kendaraan tersebut sudah memiliki rute.

"Utamakan dulu pada kendaraan umum sebab biasanya kendaraan tersebut hanya berputar-putar ditempat yang sudah ditentukan," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa konversi ini adalah sebuah konsep yang baik, tapi perlu dipersiapkan dengan baik juga. Sementara itu, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp965 miliar untuk program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) terkait pengendalian volume BBM yang mulai diberlakukan pada 1 April 2012.

"Anggaran yang ada untuk program konversi ke gas itu Rp965 miliar dan ini masih akan disiapkan lagi untuk dana pelengkap," kata Menteri Keungan Agus Martowardojo sebelumnya.

Menurut Menkeu, dana itu cukup untuk tahap awal program konversi BBM ke BBG. Dalam waktu dekat, lanjut Agus, peraturan presiden (perpres) tentang pengendalian volume BBM segera dikeluarkan oleh pemerintah.

Menkeu berharap masyarakat bisa memandang Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai alternatif bahan bakar guna menggantikan premium yang dibatasi akibat kebijakan pengendalian volume BBM bersubsidi.

Untuk itu, sosialisasi pengalihan BBM ke BBG akan digerakkan lebih awal mendahului pemberlakuan kebijakan pengendalian volume BBM bersubsidi yang direncanakan pada 1 April 2012.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA