Kamis, 17 Syawwal 1440 / 20 Juni 2019

Kamis, 17 Syawwal 1440 / 20 Juni 2019

BBM Urung Naik, Presiden Ingin APBN P 2012 Aman

Selasa 24 Apr 2012 18:20 WIB

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari

Konpers Pasca penetapan APBN-P 2012-sby-abror: Konpers Presiden SBY Pasca Penetapan APBN-P 2012 di Istana Negara Jakarta, Sabtu malam (31/3). Haji Abror rizki/Rumgapres//

Konpers Pasca penetapan APBN-P 2012-sby-abror: Konpers Presiden SBY Pasca Penetapan APBN-P 2012 di Istana Negara Jakarta, Sabtu malam (31/3). Haji Abror rizki/Rumgapres//

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2012 tetap aman dan perekonomian tumbuh dengan baik. Harapan itu karena pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April .

"Dengan harga BBM tidak naik, harus ada opsi dan solusi lain, kalau tidak ada tindakan lain yang kita lakukan tentu perekonomian kita menuju ke arah yang tidak sehat," kata Presiden dalam pengantar rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Untuk itu, dalam rapat kabinet paripurna kali ini, Presiden akan membahas secara mendalam terkait berbagai tindakan yang dibutuhkan guna tetap memelihara pertumbuhan ekonomi 6,5 persen dan APBN P 2012 yang tetap sehat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden mengatakan, APBN P 2012 saat ini sebenarnya dirancang dengan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp1.500/liter.

Tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, maka pemerintah harus melakukan berbagai langkah-langkah pengamanan APBN P 2012 sekaligus tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Langkah pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap APBN P 2012 diantaranya adalah mengantisipasi membengkaknya subsidi untuk BBM akibat harga minyak mentah dunia yang tinggi.

Tingginya harga minyak dunia membuat selisih harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi semakin melebar, sehingga subsidi untuk BBM diperkirakan juga akan membengkak.

Disisi lain, selisih yang terus melebar antara harga BBM bersubsidi dengan non subsidi, juga membuat kebutuhan konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan akan terus membengkak dan menembus kuota 40 juta kilo liter BBM bersubsidi.

Untuk itu, Pemerintah kini juga sedang mengkaji berbagai opsi guna mengurangi tekanan subsidi melalui pengendalian dan penghematan BBM bersubsidi.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA