Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

Januari 2013, Gaji Pejabat Naik

Rabu 25 Apr 2012 04:29 WIB

Red: Taufik Rachman

Menpan-RB, Azwar Abubakar menegaskan, gaji hakim baru bisa naik tahun depan, bukan tahun ini.

Menpan-RB, Azwar Abubakar menegaskan, gaji hakim baru bisa naik tahun depan, bukan tahun ini.

Foto: Antarafoto/Ampelsa

REPUBLIKA.CO.ID,PALU--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan gaji pejabat negara dan daerah direncanakan naik pada Januari 2013.

"Kenaikannya berapa saya lupa. Yang jelas ada kenaikan," kata Azwar di Palu, Selasa malam. Dia mengatakan, berapa besar kenaikan gaji tersebut nanti akan dibicarakann lagi dengan Menteri Keuangan.

Menurut Azwar, kenaikan gaji tersebut juga termasuk gaji para hakim. Azwar mengatakan pemerintah sudah menyiapkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara dari presiden sampai bupati. Hanya saja, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum ingin hal ini ditetapkan karena berbagai pertimbangan.

Penjelasan Azwar tersebut mengemuka saat Bupati Buol Amran Batalipu mempertanyakan gaji pejabat yang sudah berlangsung kurang lebih 13 tahun belum mengalami kenaikan.

Gaji bupati saat ini sebesar Rp 6,1 juta per bulan. Amran mengatakan, salah satu cara pencegahan tindak pidana korupsi adalah menaikkan gaji pejabat.

"Kalau gaji banyak saya yakin aparatur kita akan bekerja lebih dari waktu yang ada. Bila perlu 1 x 24 jam," kata Amran.
Menpan berkunjung kepala Palu menghadiri sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut sekaligus ditandai dengan penandatangan pakta integritas oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah. Hanya saja sebagian bupati tidak hadir dalam penandatangan pakta tersebut.

Isi pakta integritas tersebut antara lain adalah bupati dan wali kota berperan secara aktif dalam pemberantasan korupsi di daerah masing-masing, tidak menerima hadiah atau suap, bersikap transparan, jujur dan akuntabel.

Para bupati juga akan memberikan contoh dalam kepatuhan dan bila melanggar siap menerima konsekuensinya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, penandatangan fakta integritas tersebut baru langkah pertama menuju wilayah bebas korupsi.

"Kita ingin menjalankan skenario besar dalam pemberantasan korupsi. Korupsi kita masih besar, makanya kita perlu Komisi Pemberantasa Korupsi dan fakta integritas," kata Azwar.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA