Kamis, 25 Safar 1441 / 24 Oktober 2019

Kamis, 25 Safar 1441 / 24 Oktober 2019

Menpan: Standar Pendidikan Daerah Masih Rendah

Selasa 04 Mar 2014 10:41 WIB

Red: Muhammad Fakhruddin

 Ribuan peserta mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (3/11).  (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Ribuan peserta mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (3/11). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID,PEKANBARU -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menyatakan, banyak daerah standar pendidikannya masih rendah, sehingga bermasalah dalam penerimaan calon pengawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013.

 

"Bagi daerah-daerah yang tingkat standar pendidikan masih di bawah. Sehingga sewaktu mau mengumumkan CPNS yang lulus, mereka tidak berani karena orang daerah terlalu sedikit atau orang difavoritkan tidak masuk namanya," ujar Azwar di Pekanbaru, Selasa (4/3).

 

Menpan menegaskan, bagi pihaknya hal tersebut tidak masalah karena kewenangan mengumumkan kelulusan CPNS berada di daerah yang bersangkutan dan yang diumumkan lulus adalah sama-sama putra-putri terbaik Indonesia. Namun di daerah mulai timbul gejolak seperti mempertanyakan kenapa pemerintah pusat terutama kementerian yang ia pimpin tidak ikut campur secara penuh dalam proses rekrutmen CPNS, karena masih ditundanya pengumuman kelulusan hingga kini.

 

Padahal, pemerintah pusat hanya menerapkan sistem informasi teknologi dan tidak mempunyai kewajiban untuk mengumumkan siapa CPNS yang lulus serta lebih pada hasil tahap pertama yakni tes kompetensi terdiri dari kepribadian. "Kita minta formasi dari daerah, yang menerima pendaftaran adalah daerah dan yang mengadakannya tetap pemerintah daerah kabupaten/kota serta provinsi. Mengenai hasilnya, kita kembalikan kepada masing-masing daerah," katanya.

 

Selama ini, tegasnya, untuk penerimaan PNS terutama di daerah kabupaten/kota serta provinsi tidak bisa dilakukan dengan cara-cara lama, dimana telah menjadi rahasia umum ingin mengubah nama seseorang demi kelulusan seorang CPNS. Sejak tahun 2012, pemeritah pusat menerapkan sistem teknologi informasi dan memberikan jatah bagi daerah. Pada tahu itu, pihaknya memberikan jatah 13.000 orang CPNS yang diikuti 20 daerah kabupaten/kota dan pada pelaksanaannya pemerintah menilai berjalan baik.

 

"Tapi sudahlah, untuk cara lama tidak bisa lagi. Sebab sudah menjadi rahasia umum, di mana masih ada yang ingin mengubah lagi seperti namanya mau di otak-atik. Tapi karena masyarakat tahu, hal itu tidak jadi dilakukan," ucapnya.

 

Sampai hari ini, dua pemerintah kabupaten di Riau yakni Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti belum mengumumkan tentang hasil kelulusan CPNS yang mereka lakukan pada tahun lalu, sehingga mencederai masyarakat di daerah tersebut.

 

Gubernur Riau Annas Maamun mengaku tetap bersikukuh tidak akan mengumumkan hasil tes CPNS Kabupaten Rokan Hilir sewaktu menjabat sebagai bupati kabupaten tersebut, karena kuota yang diberikan pemerintah pusat belum didominasi oleh putra daerah. "Dari 227 orang kuota CPNS yang diberikan, hanya 51 orang putra daerah yang dinyatakan lulus. Sedangkan sisanya, diisi CPNS dari luar Riau. Saya tidak akan umumkan, jika kondisinya tetap seperti itu," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA