Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Tokoh Pers: Jaminan Pribadi Terhadap Kebebasan Pers Adalah Sikap Diktator

Sabtu 31 May 2014 21:41 WIB

Red: Heri Ruslan

Prabowo Subianto

Prabowo Subianto

Foto: antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan calon presiden Prabowo Subianto mengenai jaminan pribadi atas kebebasan pers yang diungkapkannya  pada Kamis  (29/5) lalu,  di Surabaya kembali mendapat reaksi keras.

Tokoh pers nasional, Atmakusumah Astraatmadja menilai  pernyataan Prabowo tidak relevan dengan masa tenang dan kenyamanan kebebasan pers selama hampir 15 tahun pascareformasi.

"Saya tidak paham apa maksud  Prabowo mengemukakan soal jaminan pribadi pada kebebasan pers. Jaminan pribadi tidak memiliki kekuatan untuk kebebasan pers," ujar Atma  Sabtu (31/5).

Menurut dia,  kebebasan pers sudah diatur dalam UUD 45 dan amandemen UUD dalam sidang MPR, UU Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999, dan UU Hak Asasi Manusia yang mengatur tidak ada lagi penyensoran terhadap pers, penyiaran karya jurnalistik dan pembredelan.

Atma  menegaskan jaminan pribadi terhadap kebebasan pers adalah sikap diktator dan otoriter. Ucapan jaminan pribadi justru bisa menjadi senjata yang dipakai untuk melakukan pembredelan, penyensoran dan ancaman. 

Atma lantas memberikan contoh pernyataan serupa yang pernah disampaikan oleh Amir Syarifuddin, Menteri Penerangan, di awal kemerdekaannya.  "Jaminan pribadi terhadap pers pernah disampaikan Amir Syarifuddin. Namun sekitar tiga bulan setelah pernyataan tersebut terjadi tindakan pembredelan terhadap harian Revolusioner yang pemrednya menulis dalam opininya Soekarno Bombastis,” tutur Atma, yang juga mantan Ketua Dewan Pers 2000-2003. 

Atma menduga pernyataan Prabowo bermaksud melunakan hati para pengelola media dat pers terkait dengan pemberitaan seputar kariernya di masa lalu yang diungkap sedemikian gambalang terbuka oleh media.

Hal senada juga diungkapkan Hasto Kristiyanto, wasekjend DPP PDIP. Menurut Hasto, kebebasan pers merupakan amanat konstitusi (UUD 1945 Pasal 28 F)dan bukan sebagai jaminan orang per orang. Perintah konstitusi wajib ditaati. 

"Pernyataan Pak  Prabowo yang seperti itu justru menifestasi kepemimpinan otoriter  sehinga segala bentuk jaminan harus berasal dari dalam dirinya," tegas Hasto.

Menurut Hasto, Indonesia memerlukan pemimpin yang tegas dalam keputusan, tetapi bukan otoriter. "Ketegasan bisa nampak dalam kelembutan. Ketegasan bisa hadir dalam kebijakan, bukan dalam karakter yang emosional," paparnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA