Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Menhut Sebut Ada 13 Perusahaan Swasta yang Melanggar Aturan Pemerintah

Sabtu 08 Nov 2014 12:45 WIB

Rep: C62/ Red: Julkifli Marbun

   Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat wab pertanyaan wartawa(7/11). (Republika/ Wihdan)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat wab pertanyaan wartawa(7/11). (Republika/ Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Menteri Kehutanan RI Siti Nurbaya mengatakan masih banyak tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga membuat pengusaha tidak memenuhi kewajibannya dalam menggunakan lahan hutan.

‎Untuk mengatasi hal itu, kata Siti, Kementerian kehutanan dan lingkungan hidup membentuk Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan Kementerian terkait dan lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan KPK.

Kata Siti, NKB itu sudah dibentuk tahun 2010, hasilnya ‎telah melakukan ekspose tentang penggunaan kawasan  hutan termasuk indikasi--indikasi yang tidak prosedural.

Ekspose itu kata Siti telah dilaksanakan di delapan provinsi di antaranya Riau, Jambi, Jabar, Kalbar, Kaltim Kalteng, Kalsel dan Sultra. Ekspose ini terkait dengan daerah-daerah yang kawasan hutannya digunakan pihak swasta tanpa izin berdasarkan laporan masyarakat kepada KPK.

‎"Kami tindaklanjuti antara lain di kabupaten Sambas Kalbar, karena di sana ada indikasi pelanggaran pada 13 perusahaan," katanya.

‎Sementara, Koordinasi supervisi dengan penegak hukum dan pemerintah setemap terkait masalah penataan usaha tambang. Kata Siti ada 12 provinsi yang mesti diperbaiki masalah izinnya. Di antaranya Kepri, Sulsel, Babel, Jambi, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sultra, Sulteng, Sulsel, dan Maluku Utara.

Siti berkata dalam masalah ini, Kementeriannya telah menyurati para Gubernur dan Bupati yang menerbitkan IUP di kawasan konservasi hutan untuk segera mencabut IUP yang sudah diterbitkan itu.

"Tindak lanjutnya ada enam iup dicabut, dua direvisi, sisanya masih dikoordinasi untuk diselesaikan," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA