Monday, 15 Ramadhan 1440 / 20 May 2019

Monday, 15 Ramadhan 1440 / 20 May 2019

Jokowi Bisa Saja Tolak Nama-Nama Calon Dirut Pertamina

Kamis 20 Nov 2014 21:09 WIB

Red: Erdy Nasrul

  Antrean panjang kendaraan mobil dan motor yang mengantre mengisi bahan bakar menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi  di SPBU Padjajaran Kota Bogor, Senin (17/11) malam.  (foto : MgROL30 )

Antrean panjang kendaraan mobil dan motor yang mengantre mengisi bahan bakar menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi di SPBU Padjajaran Kota Bogor, Senin (17/11) malam. (foto : MgROL30 )

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seleksi jajaran direksi dan direktur PT Pertamina yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno menuai banyak kritikan. Menurut Analis Politik-Ekonomi Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, hasil assesment yang dilakukan  DDI berbeda jauh dibandingkan tahun 2009 dan 2011.

"Hasil assesment dari PT. DDI terkait calon direksi dan Dirut PT Pertamina patut dipertanyakan obyektifitasnya. Hal itu bisa dilihat dari proses penunjukan PT. DDI yang cenderung tidak transparan," ujar Karyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/11).

Kepentingan tersebut semakin mencolok ketika orang-orang dari eksternal lolos seleksi DDI menjadi kandidat dirut pertamina. Nama-nama tersebut  erat hubungannya dengan jaringan dari Soemarno. Mereka yakni Ahmad Faisal Mantan Dirut Niaga Ptm Era Ari Soemarno, Widhyawan mantan deputi SKK Migas-Stafsus Sudirman Said yang dan dua kandidat lain yakni Budi Sadikin Dirut Mandiri, Rinaldi Firmansyah mantan Dirut Telkom.

"Tak ada satupun nama-nama dari internal Pertamina yang masuk dalam daftar calon direksi. Dari proses seleksi seperti itu, maka bisa berpotensi terjadi kong kalikong," tegasnya.

Menurutnya, proses seleksi yang dilakukan DDI berpotensi terjadi kongkalikong. Oleh karenanya, Jokowi harus benar-benar mengontrol proses seleksi direksi dan komisaris pertamina ini. Selain itu yang terpenting, lanjutnya, Development Dimensions International (DDI) harus segera melakukan audit Development Dimensions yang ada di Indonesia.

"Jokowi bisa saja menolak nama-nama yang diajukan oleh menteri BUMN karena proses dan hasil seleksinya diragukan karena diduga sarat kepentingan," ujarnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA