Wednesday, 14 Zulqaidah 1440 / 17 July 2019

Wednesday, 14 Zulqaidah 1440 / 17 July 2019

kasus novel baswedan

Farhat Abbas: Di Indonesia yang Paling Berkuasa Itu Polri, KPK, Baru Penguasa

Senin 04 May 2015 06:43 WIB

Red: Angga Indrawan

kicauan Farhat Abbas di Twitter tentang KPK dan Polri, Ahad (3/5).

kicauan Farhat Abbas di Twitter tentang KPK dan Polri, Ahad (3/5).

Foto: twitter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Farhat Abbas kembali mengumandangkan kicauan kontroversialnya di dunia maya. Kali ini, sosok yang berlatar belakang advokat itu mengomentari persoalan yang terjadi antara KPK, Polri, dan juga Presiden Joko Widodo.

Farhat Abbas berkicau tentang ketidakberdayaan seorang 'penguasa' terhadap institusi yang ada di bawah komandonya. Sebelumnya, Polri melakukan penahanan terhadap penyidik KPK yang membuat dunia hukum kembali terkesiap. Padahal, Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah mengimbau jangan lagi ada istilah kriminalisasi dari Polri kepada KPK.

"Di Indonesia yang paling berkuasa adalah polri, baru kpk setelah itu baru penguasa," kicau Farhat Abbas melalui akun twitternya, @farhatabbaslaw, Ahad (3/5).

Meski tak secara spesifik menyebut sejumlah pihak, namun sejumlah pengguna netizen lainnya cermat bahwa Farhat tengah membahas apa yang terjadi tentang ketidakpatuhan Polri terhadap perintah Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Jokowi pun dinilai tidak diacuhkan oleh Polri saat diperintahkan untuk melepaskan Novel dari penahanan, beberapa hari lalu.

"Berkuasa tapi biasa2 aja sama halnya dengan tidak berkuasa," lanjut kicauan Farhat.

Dalam cuitan terakhirnya, Farhat Abbas pun kembali membuka mimpinya saat dulu untuk maju sebagai Presiden. "Kalo gue presiden, koruptor & kkn gue sikat, hajar & pukulin!" kata Farhat.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah berulang kali mengimbau agar Kepolisan Republik Indonesia (Polri) tidak melakukan kriminalisasi. Namun, hingga saat ini kepolisian tetap tidak menghiraukan hal itu.

Sejumlah pihak menilai penangkapan dan penahanan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan merupakan tindakan pembangkangan terhadap perintah Presiden.

"Jokowi sudah memerintahkan Polri untuk melepas Novel," kata koordinator KONTRAS, Haris Azhar, Jumat (1/5). Sejumlah LSM yang tergabugn di Koalisi Masyarakat Sipil juga menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil tongkat komando secara langsung guna mempercepat reformasi di Polri.

"Setelah pelantikan BG sebagai Wakapolri, gelombang kriminalisasi terhadap KPK menjadi lebih keras dan kuat," kata Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar dalam keterangan tertulis pada hari yang sama.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA