Friday, 19 Safar 1441 / 18 October 2019

Friday, 19 Safar 1441 / 18 October 2019

PBNU: Perayaan HUT Kemerdekaan RI Jangan Berlalu Begitu Saja

Rabu 17 Aug 2016 17:21 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Achmad Syalaby

dari kiri) Ketua PBNU Hanif Gofur, Waketum PBNU Maksum, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU Helmi Faizal Zaini dan Ketua PBNU Saifullah Yusuf berbincang usai mengelar konferensi pers di Jakarta, Senin (30/5).

dari kiri) Ketua PBNU Hanif Gofur, Waketum PBNU Maksum, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU Helmi Faizal Zaini dan Ketua PBNU Saifullah Yusuf berbincang usai mengelar konferensi pers di Jakarta, Senin (30/5).

Foto: Tahta Aidilla/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Momentum HUT kemerdekaan Ke-71 RI  diharapkan bisa menjadi saat tepat memperbaiki bangsa. Perayaan HUT RI diminta tidak berlalu begitu saja.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof KH Maksum Machfoedz mengungkapkan rasa keprihatinan atas rendahnya tingkat kemajuan bangsa Indonesia, walau sudah berumur 71 tahun. Maka itu, ia menekankan momentum kemerdekaan harus menjadi waktu tepat, untuk memperbaiki segala aspek kebangsaan dan ketertinggalan di berbagai aspek.

"Kemajuan dari segi apapun, terutama pada aspek kemandirian sebagai sebuah bangsa dan negara," kata Maksum, Rabu (17/8).

Untuk itu, ia menuturkan Indonesia harus bisa memperkuat sektor kelautan dan pertanian, mengingat Indonesia memang memiliki karakter sebagai negara maritim dan agraris. Dia menilai, Indonesia merupakan negara yang luas dua pertiga wilayahnya berupa lautan, sekaligus dikenal karena sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian di bidang pertanian.

Selain itu, ia menitikberatkan pada aspek kemiskinan yang meski mengalami tren penuturan, kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin semakin tinggi. PBNU mencatat, indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 1,84 per September 2015 menjadi 1,94 pada Maret 2016, sehingga menebalkan kesan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin merana.

Tak hanya itu, lanjut Maksum, Bank Dunia pada akhir 2015 melaporkan satu persen orang terkaya Indonesia menguasai 50,4 persen aset, dan 10 persen orang terkaya menguasai 70,3 persen total kekayaan Indonesia. Karenanya, ia menegaskan semua elemen masyarakat harus bisa berperan aktif perbaikan berbagai aspek kebangsaan, terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara.

"Artinya, perbaikan memang harus dilakukan agar pembangunan bisa merata dan menyentuh rakyat miskin dan kaum papa," ujar Maksum. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA