Minggu, 21 Ramadhan 1440 / 26 Mei 2019

Minggu, 21 Ramadhan 1440 / 26 Mei 2019

Kemendes PDTT tak Yakin Angka Kemiskinan Meningkat

Selasa 18 Jul 2017 21:59 WIB

Rep: UMI NUR/ Red: Ilham Tirta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kurang sepakat dengan hasil yang menyebut angka kemiskinan di desa meningkat. "Saya agak tidak terlalu yakin angka kemiskinan terutama di desa meningkat," kata Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo kepada Republika.co.id, Selasa (18/7).

Menurutnya, sebutan angka kemiskinan meningkat hanya waktu pengambilan sampel. Contohnya, sebelum panen atau saat ada kenaikan harga.

Kendati demikian, ia tidak menampik angka kemiskinan di desa masih besar. Ia mengatakan, kemiskinan terjadi karena sejumlah faktor, seperti kurangnya infrastruktur dasar di desa, tingkat pendidikan, akses pasar, dan akses permodalan.

Mendes mengatakan, afirmasi pembangunan di desa selalu dilakukan, baik melalui dana desa maupun 19 kementerian/lembaga dengan program di desa. Dalam dua tahun terakhir, ia menjabarkan, dana desa mayoritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran irigasi, rabat penaham tanah longsor, PAUD, polindes, pasar desa, MCK, dan sarana air bersih.

Mendes berujar, infrastruktur diperlukan untuk membangun kualitas hidup dasar masyarakat desa. Selain itu, ia melanjutkan, program itu juga memberikan pekerjaan kepada masyarakat desa.

Mendes mengatakan, pemerintah mulai mengarahkan penggunaan dana desa untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pemberdayaan ekonomi desa. Pemerintah mengarahkan, sebagian dana desa digunakan untuk menjalankan empat program unggulan di desa, yakni produk unggulan kawasan pedesaan (prukades), embung, BUMDes, dan sarana olahraga desa.

Pada dasarnya, kata dia, prukades adalah membuat klasterisasi ekonomi di desa dengan memberikan insentif. Tujuannya, setiap desa fokus pada komoditas unggulan tertentu sehingga mempunyai skala ekonomi yang besar.

Ia meyakini, skala ekonomi yang besar dapat menekan biaya produksi, memungkinkan investasi industri pascapanen, dan mendirikan pengolahan di desa. Sehingga masyarakat desa tidak ada persoalan lagi dengan pasar.

Ia meyakini, hal itu dapat mempermudah petani atau masyarakat dalam mendapat kredit dari perbankan. Salah satunya, karena pendapatan dan penghasilan mereka terjamin.

Mendes mengatakan, sektor pertanian di desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan, baik saat proses maupun pascapanen, pengolahan, dan angkutan. Hal itu menciptakan lapangan kerja di desa.

Indonesia adalah negara tropis, seharusnya bisa menanam sepanjang tahun. Ia mencontohkan, seharusnya padi dan jagung bisa ditanam tiga kali dalam setahun. Namun, kenyataannya hanya 45 persen desa yang mempunyai sumber air untuk pertanian. Sehingga saat ini baru bisa panen 1,45 kali per tahun. Menurut Mendes, dengan pembangunan embung desa mampu meningkatkan hasil panen petani.

Kemudian pembangunan BUMDes bertujuan agar masyarakat tidak terus bergantung dengan dana desa. Masyarakat harus memahami dana desa hanya menjadi stimulus. "Keuntungam BUMDes bisa mendorong pembangunan desa," jelasnya.

Saat ini, sudah banyak BUMDes memiliki keuntungan lebih besar dari dana desa yang diterima setiap desa itu. Terakhir, pembangunan sarana olahraga bertujuan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat yang bisa membantu UKM.

"Empat program itu diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa secara signifikan, dapat mengurangi kemiskinan dan urbanisasi," kata Mendes.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA