Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Bisakah Demokrasi dan Pluralisme Berjalan Beriringan?

Jumat 24 Nov 2017 07:45 WIB

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Elba Damhuri

Demokrasi: politik atau agama (ilustrasi).

Demokrasi: politik atau agama (ilustrasi).

Foto: matthewmachowski.com

REPUBLIKA.CO.ID, Demokrasi dan pluralisme menjadi dua hal seksi yang terus-menerus diperbincangkan banyak pihak. Bahkan, di negara-negara maju pun isu ini masih menjadi sorotan.

Ada dua kubu menyikapi isu ini. Pertama, kubu yang sangat percaya bahwa demokrasi dan pluralitas itu seperti laut dan pantai: tidak bisa dipisah. Mereka harus berjalan beriringan dan saling mendukung.

Kubu kedua, mereka yang menolak pluralisme sebagai paham yang tidak bisa diterima. Kubu ini menerima perbedaan tetapi menolak ajaran pluralisme. Buat mereka, pluralitas juga harus menghormati kaum mayoritas.

Namun, Indonesia muncul sebagai negara yang mampu menyandingkan demokrasi dan pluralitas itu. Benarkah demikian?

Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris, merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), Rizal Sukma, mengatakan Indonesia harus bangga menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Hal ini merupakan hasil dari perjuangan reformasi pada 1998.

Menurutnya, Indonesia menjadi sebuah contoh sukses bagaimana pluralisme dan demokrasi bisa berjalan beriringan dalam waktu hampir dua dekade terakhir. Indonesia merupakan negara dengan kemajuan demokrasi yang paling baik di kawasan, ujar Rizal, dalam siaran pers yang diterima Republika dari KBRI London, Jumat (24/11).

Ia juga menjabarkan beberapa capaian demokrasi Indonesia, yaitu kebebasan pers, sistem pemerintahan berbasis sipil, sistem desentralisasi, sistem multipartai, dan profesionalisme militer. Hal ini disampaikannya dalam diskusi dengan tema "Indonesia-A Democracy at the Crossroads" yang diselenggarakan di London School of Economics (LSE), pada Rabu (22/11).

Kebebasan pers adalah salah satu capaian pertama dan utama demokrasi Indonesia yang sangat membanggakan bahkan hingga kini. Saat ini, pers Indonesia sudah lebih dinamis dan terbuka. Kritik di media asing sekarang ini terkesan lebih ringan, media lokal justru lebih kritis, paparnya.

Namun, Anton Alifandi dari Financial Times Confidential Research, yang turut menjadi pembicara dalam diskusi itu, mengaku telah mencermati kecenderungan kepemilikan media oleh kelompok tertentu. Hal ini kemudian seringkali dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu.

Capaian kedua, menurut Rizal, adalah berubahnya sistem pemerintahan yang tadinya didominasi oleh kekuatan militer, menjadi pemerintahan berbasis sipil. Sedangkan sistem pemerintahan desentralisasi menjadi capaian demokrasi Indonesia yang ketiga.

Sistem multipartai Indonesia menjadi capaian demokrasi yang keempat. Pada 1999, sebanyak 48 parpol maju ke pemilihan. Dari tiga menjadi 48 saja sudah merupakan lompatan yang begitu besar bagi Indonesia," kata Rizal.

Capaian terakhir, profesionalisme militer kembali ditekankan agar tidak timbul konflik kepentingan. Topik yang selalu menjadi perbincangan hangat ini diangkat karena banyaknya perhatian dari kalangan pelajar dan akademisi di London, mengenai dunia politik Indonesia akhir-akhir ini.

Rizal menegaskan kembali, demokrasi Indonesia yang telah berjalan dengan baik bukannya tidak memiliki tantangan. Menurut dia, tantangan-tantangan yang timbul harus kemudian dapat ditangani dengan baik.

Dr Carlo Bonura dari SOAS University of London, yang juga hadir dalam diskusi itu, mengaku mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi meningkatnya isu korupsi dan intoleransi di Indonesia. Menurutnya, isu ini dapat berdampak negatif terhadap demokrasi Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA