Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

SI: Perpanjang Kegaduhan Kasus Bendera, Rugikan Umat Islam

Jumat 02 Nov 2018 14:17 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bayu Hermawan

Pimpinan Pusat (Lajnah Tanfidziyah) Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, saat menghadiri Milad ke-113 Syarikat Islam di Bumi Perkemahan, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, Selasa (16/10).

Pimpinan Pusat (Lajnah Tanfidziyah) Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, saat menghadiri Milad ke-113 Syarikat Islam di Bumi Perkemahan, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, Selasa (16/10).

Foto: Republika/Ita Nina Winarsih
Hamdan Zoelvan menilai, kegaduhan kasus pembakaran bendera tak perlu diperpanjang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva meminta umat Islam, khususnya mereka yang ikut dalam aksi bela bendera tauhid II, tidak lagi memperpanjang kegaduhan soal pembakaran bendera. Menurut mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, kegaduhan yang terus diperpanjang ini justru akan merugikan umat Islam itu sendiri.

Terlebih, ormas-ormas Islam besar yang mainstream sudah berusaha mendinginkan dan meredam suasana. "Karena tidak ada gunanya di antara umat Islam terus berselisih. Dan, hal itu tidak baik bagi kepentingan umat Islam dan kepentingan bangsa dan negara," ujar Hamdan Zoelva kepada wartawan, Jumat (2/11).

Untuk menjaga kepercayaan umat Islam, di sisi lain, menurut dia, harus ada upaya efektif dari penegak hukum, yang adil. Hamdan mengatakan, persoalan ini adalah antara sesama anak bangsa, apalagi persoalan di antara umat Islam, seharusnya dapat diselesaikan secara damai dan bil hikmah.

"Jangan sampai keributan ini merusak ukhuwah Islamiyah yang merugikan semua pihak. Mari kita jaga persatuan di antara kita," katanya.

Ia mengajak penyelesaian persoalan dengan musyawarah, mengurangi saling curiga dan prasangka buruk. Apalagi, beberapa pihak sudah secara tulus mengaku keliru dan meminta maaf, jadi untuk apa persoalan ini harus terus diperpenjang.

"Jika ada pelanggaran silakan dihukum, aparat keamanan perlu segera melakukan proses hukum secara adil, jangan sampai kasat mata kelihatan memihak," ucapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA