Monday, 22 Ramadhan 1440 / 27 May 2019

Monday, 22 Ramadhan 1440 / 27 May 2019

Pimpin Rakor, JK Minta Rehabilitasi di NTB Dipercepat

Senin 05 Nov 2018 10:46 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Agus Yulianto

Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Gubernur NTB, Ahad (4/11).

Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Gubernur NTB, Ahad (4/11).

Foto: Foto: Humas Pemprov NTB
Belum maksimalnya ketersediaan bahan material jadi kendala rekonstruksi.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). JK beserta rombongan yang menggunakan pesawat kepresidenan tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada Ahad (4/11) pukul 13.05 Wita. 

Setibanya di BIL, JK disambut Gubernur NTB  Zulkieflimansyah didampingi Pangdam IX/Udayana, Kapolda NTB, Danrem 162/WB, dan Pangkogasgabpad. Di provinsi ini, JK memimpin rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). 

JK menyampaikan, inti dari rapat koordinasi ini ialah bagaimana mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. "Kita tidak bicara yang lain selain percepatan karena itu semuanya harus dilipatgandakan," ujar JK usai rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Gubernur NTB, Ahad (4/11).

JK menyebutkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB berjalan selama delapan bulan sejak gempa pada Agustus, dan ditargetkan rampung pada Maret 2019. JK mendorong BUMN dan pengusaha lokal untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah warga yang rusak dengan menyediakan bahan material yang dibutuhkan guna membangun rumah yang tahan gempa. 

Wapres menilai, kendala utama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB disebabkan belum maksimalnya ketersediaan bahan material dan juga wadah kelompok masyarakat (pokmas). "Ini kan sedang berjalan, sudah mulai pembangunan rumah-rumah. Ya intinya ada penambahan aplikator dan penambahan kerangka-kerangka (bahan material), intinya percepatan," lanjutnya.

Selain itu, JK juga meminta masyarakat bahu-membahu membangun rumah yang rusak dengan konsep gotong royong. Hal ini harus dilakukan masyarakat terdampak gempa lantaran pasukan TNI yang selama ini membantu akan kembali ditarik ke satuannya masing-masing. JK menyebutkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi kini menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dan Pemda. 

"Pemerintah berikan dana beli bahan dan dikerjakan secara bersama makanya timbul pokmas. Kasihan tentara sudah hebat bekerja saat masa darurat, mau disuruh lagi untuk jadi tukang batu dan tukang kayu. Masyarakat harus siap, kecuali kalau mau tinggal seterusnya di tenda ya tidak apa-apa," katanya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA