Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

PKS Minta Segera Cari Solusi Pembayaran BPJS yang Tertunggak

Ahad 09 Dec 2018 10:05 WIB

Red: Joko Sadewo

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini.

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini.

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Pembayaran BPJS yang tertunggak mengancam layanan untuk warga miskin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini meminta pemerintah mencarikan solusi komprehensif atas tunggakan pembayaran BPJS ke rumah sakit (RS). Ini agar pelayanan terhadap warga miskin tidak terganggu.

Jazuli mengaku prihatin dengan besarnya tunggakan pembayaran BPJS kepada pihak RS. Sampai akhir 2018 diperkirakan hutang BPJS mencapai Rp.8,02 triliun.  Menurutnya, kondisi ini keberlangsungan operasional RS, sekaligus mengancam layanan kesehatan bagi warga miskin yang berobat.

Dijelaskannya, sudah banyak RS mengeluh ke DPR soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS. Rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS.

"Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya," kata Jazuli dalam siaran persnya.

Hal ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Akibat pasien yang tidak tertangani atau setidaknya tidak terlayani sebagaimana mestinya menyebabkan angka kematian meningkat.

"Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan," Jazuli mengingatkan.

Oleh karena itu, Anggota Komisi I DPR ini berharap Pemerintah segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait upaya penyelesaian masalah tunggakan pembayaran BPJS ini secara komprehensif dengan solusi yang bersifat jangka panjang dengan melihat faktor-faktor penyebab sesungguhnya. 

"Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena dampaknya," tandasnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA