Jumat, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

Jumat, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

Jokowi: Pemerintah Gelontorkan Rp 32 T untuk PKH

Kamis 10 Jan 2019 19:11 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani

Midahwati, salah satu penerima manfaat Program Keluarga Harapan menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera yang baru diterimanya, di SMKN 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Senin (15/1).

Midahwati, salah satu penerima manfaat Program Keluarga Harapan menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera yang baru diterimanya, di SMKN 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Senin (15/1).

Foto: Republika/Bowo Pribadi
Angka ini jauh meningkat dibandingkan pada 2015 silam yang sebesar Rp 5.4 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun ini mencapai Rp 32 triliun. Angka ini jauh meningkat dibandingkan pada 2015 silam yang sebesar Rp 5.4 triliun.

“Tadi sudah disampaikan Pak Mensos tahun 2015 kita memberikan PKH hanya Rp5,4 T tahun ini lompat menjadi Rp32 T,” kata Jokowi saat menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di GOR Ciracas, Jakarta, Kamis (10/1).

Tak hanya itu, ia mengatakan, jumlah penerima bantuan sosial PKH pun juga menjadi 10 juta orang. Jokowi yakin, jika penyaluran dana bantuan sosial ini tepat sasaran, maka akan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan kaget saat dapat biasanya Rp1,790 juta, tadi di situ saya buka ada yang dapat Rp3,6 juta tadi. Saya intip saya buka lagi di sebelahnya Rp2,7 juta. Artinya tambahan itu sangat banyak sekali ada yang dua kali lipat, ada yang 1,5 kali lipat,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar dana bantuan tersebut digunakan sesuai peruntukannya. Jokowi pun meminta agar para pendamping PKH juga ikut mengawasi para penerima dalam menggunakan dana bantuan tersebut.

“Hati-hati bapak ibu penggunaan uang jangan berbelok kemana-mana karena janjian kita sejak 2015 yang penggunaan melenceng kartunya dicabut karena ini menyangkut uang yang harus dipertanggungjawabkan di APBN uangnya gede sekali Rp32 triliun,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengingatkan agar masyarakat menjaga persatuan dan kerukunan. Ia tak ingin masalah perbedaan pilihan politik menyebabkan terputusnya persaudaraan antarmasyarakat. Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat tak ikut menyebarkan berbagai kabar bohong dan juga fitnah.

“Setiap lima tahun ada terus. Ada terus jangan sampai karena beda pilihan antar kampung tetangga saling omong, di majelis taklim gak saling omong. Jangan seperti itu,” ucapnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA