Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Politikus NasDem Tepis Rumor Dana BPJS untuk Infrastruktur

Kamis 28 Feb 2019 04:31 WIB

Red: Reiny Dwinanda

 Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Gedung DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Gedung DPR RI.

Foto: dpr
Politikus NasDem sebut dana BPJS tidak digunakan untuk pembiayaan infrastruktur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Ahmad Sahroni menepis rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Politikus Partai NasDem ini meminta masyarakat untuk cerdas mengkonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu serentak 2019.

"Saya pastikan itu hoaks," ujar Sahroni saat merespon pertanyaan warga seputar penggunaan dana BPJS untuk pembangunan infrastruktur pada temu warga di masa reses DPR, di Jalan Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu.

Mantan anggota Komisi XI ini dalam keterangan tertulisnya menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.

Di sektor udara, pemerintah juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah membangun 24 pelabuhan baru, melakukan pengadaan 26 kapal barang perintis, serta mengupayakan pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.

"Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa," kata anggota Komisi III DPR ini.

Sahroni menjelaskan, untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp4.700 triliun. Lantas darimana dana sebesar itu diperoleh?

Sahroni merinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing, dan utang luar negeri. Kontribusi dari APBN disebut sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp1.941 triliun.

BUMN, menurut Sahroni, berpartisipasi sebesar 22 persen atau Rp1.034 triliun. Lantas swasta berkontribusi sebesar 36,7 persen atau senilai Rp1.725 triliun.

"Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrstruktur," jelasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA