Tuesday, 22 Syawwal 1440 / 25 June 2019

Tuesday, 22 Syawwal 1440 / 25 June 2019

Panglima TNI: Dwifungsi ABRI adalah Masa Lalu

Jumat 08 Mar 2019 20:16 WIB

Red: Bayu Hermawan

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan saat sesi wawancara khusus dengan LKBN Antara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2019).

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan saat sesi wawancara khusus dengan LKBN Antara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2019).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Panglima TNI menegaskan tidak pernah ada rencana menghidupkan dwifungsi ABRI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, dwifungsi ABRI adalah masa lalu. Panglima memastikan tidak ada rencana TNI untuk mengaktifkan dwifungsinya.

"Itu (dwifungsi ABRI) sudah ke laut, sudah hilang. Sudah tidak ada lagi dwifungsi ABRI," kata Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3).

Menurutnya, dwifungsi ABRI adalah sejarah masa lalu yang tidak akan lahir kembali dan saat ini TNI lebih profesional. Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan, penempatan personel TNI di kementerian/lembaga sudah diatur dalam UU N0 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga negara.

"Saat ini kenyataannya tidak hanya 10 kementerian dan lembaga, tapi ada 12 kementerian dan lembaga," katanya.

Dia mengatakan ada dua lembaga itu lahir setelah UU TNI lahir dan sudah diduduki oleh TNI aktif, yakni Bakamla dan BNPB. "Kedua lembaga itu memerlukan keterlibatan TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya," katanya.

Begitu juga pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang perlu keterlibatan TNI di perbatasan dalam upaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan adanya perubahan nama lembaga seperti Basarnas yang berubah menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dan Lemsaneg yang berubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maka perlu dilakukan perbaikan nomenklatur sehingga UU TNI perlu direvisi.

"Tetapi, saat ini ketakutannya begitu tinggi, takut dwifungsi ABRI akan lahir kembali. Tidak seperti itu," tegas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) ini.

Ia menambahkan, UU TNI perlu disesuaikan agar tidak hanya menjawab tugas pokok TNI, tetapi juga untuk mengakomodir kebutuhan personel TNI di dua lembaga baru itu, yakni Bakamla dan BNPB. Panglima TNI pun menegaskan, TNI berkomitmen untuk menjaga demokrasi dan tidak ada niatan untuk kembali mengaktifkan dwifungsi ABRI.

"Itu langkah mundur. Saat ini, TNI sudah profesional. Kita akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat," tutur Panglima TNI.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA