Jumat, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

Jumat, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

Soal Anggaran Itsbat, Kemenag: Ridwan Saidi Berbohong

Rabu 20 Mar 2019 10:24 WIB

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Teguh Firmansyah

Ridwan Saidi

Ridwan Saidi

Foto: Republika/Subarkah
Anggaran untuk setiap sidang itsbat tidak lebih dari Rp 105 Juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) membantah pernyataan sejarahwan Ridwan Saidi yang menyebut institusi negara tersebut menganggarkan Rp 8 miliar untuk sidang melihat bulan (sidang itsbat rukyatul hilal). Kementerian agama menyebut pernyataan yang dilortarkan dalam acara diskusi ILC di TVOne sebagai kebohongan besar.

Baca Juga

"Saudara Ridwan Saidi melakukan kebohongan besar pada acara ILC malam ini dengan mengatakan Kementerian Agama menganggarkan Rp 8 miliar untuk melihat bulan," kata Direktur Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag Juraidi kepada Republika.co.id, Rabu (20/3).

Dia mengatakan penganggaran setiap sidang itsbat digunakan untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, khususnya pada 2017/2018 tidak lebih dari Rp 105 juta. Saat itu, ia menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

"Anggarannya tidak lebih dari Rp 150 juta saja, untuk transport dan konsumsi peserta sidang," ujar Juraidi.

Sebelum ia menjabat, Juraidi mengatakan tidak ada penganggaran sidang itsbat yang melebihi Rp 200 juta, apalagi hingga miliaran rupiah. Dia mengklaim, dana yang dikeluarkan untuk sidang itsbat bisa saja tidak sebesar biaya yang dianggarkan.

"Ada yang digunakan cuma Rp 85 juta," kata Juraidi.

Dalam diskusi ILC pada Selasa (19/3) malam, sejarawan Ridwan Saidi menyebut Kementerian Agama sebagai pionir korupsi dengan menjual kain kafan pemberian India di Pasar Tanah Abang. Pun menurut dia, banyak hal mengherankan yang dilakukan Kemenag, salah satunya penganggaran sebesar Rp 8 miliar untuk melihat bulan.

"Sekarang ini, melihat bulan dianggarkan Rp 8 miliar. Padahal kita kan tinggal ndongak saja ke atas. Itu Rp 8 miliar, jaman Belanda nggak ada," ujar Ridwan Saidi.

Dia mengatakan hal itu menimbulkan polemik dikalangan orang Islam dan non-Islam di komunitas politih ihwal apakah perlu ada Kementerian Agama?.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA