Jumat, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 Desember 2019

Jumat, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 Desember 2019

Perhimpunan Lembaga Survei tak Terima Disebut Bohongi Publik

Sabtu 20 Apr 2019 18:20 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Muhammad Hafil

Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte bersama para anggota Persepi memberikan keterangan saat expose data quick count pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (20/4).

Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte bersama para anggota Persepi memberikan keterangan saat expose data quick count pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (20/4).

Foto: Republika/Prayogi
Hitung cepat lembaga survei dalam pemilu sebagai partisipasi publik untuk demokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Philip Vermonte, mengatakan, pihaknya tak menerima tudingan yang menyebutkan hasil hitung cepat dari lembaga survei sebagai kebohongan publik. Apalagi, sebagai upaya penggiringan opini untuk menutupi indikasi kecurangan dalam proses Pemilu 2019.

Philip menerangkan, aktivitas hitung cepat adalah kegiatan yang biasa saban pemilu dan kontestasi kepemimpinan. Baik di tingkat nasional, pun pada level daerah. “Aktivitas quick count, legal. Diakui dalam hukum kepemiliuan,” ujar dia saat konfrensi pers Persepi di Jakarta Pusat (Jakpus), pada Sabtu (20/4). Menurut dia, peran hitung cepat lembaga survei dalam pemilu sebagai partisipasi publik untuk penguatan demokrasi.

“Sebagai hasil pembanding dari lembaga non-negara, untuk pembanding dari hasil real count yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum),” ujar dia. Namun Philipip menegaskan, hasil hitung cepat versi lembaga survei, tak bisa dijadikan dasar klaim kemenangan dari para kontestan pemilu.

Baca Juga

Karena itu, ia menebalkan, Persepi tak pernah meminta masyarakat, pun kontestan pilpres agar menjadikan hasil quick count dari lembaga-lembaga survei, sebagai dasar klaim kemenangan.

“Kita (Persepi) tidak pernah menyatakan hasil quick count atau exit poll sebagai hasil resmi (dari kontestasi pemilu),” sambung dia. Oleh sebab itu, kata Philip agar masyarakat dan para kontestan pemilu, hanya menjadikan hasil resmi dari KPU sebagai dasar lejitimasi kemenangan. “Tentu saja, kami (Persepi) akan sangat menghargai penghitungan akhir dari KPU sebagai hasil resmi dari pemilu,” sambung dia.

Yang Persepi tak sepakat, kata Philip, saat ini ada tuduhan manipulasi data, dan metodologi, kepada para lembaga-lembaga survei independen tentang hasil quick count. Karena itu, Persepi, kata Philip, pada Sabtu (20/4) sengaja menggelar pamaren terbuka untuk umum, tentang hasil quick count dan exit poll, beserta metodologi dan data-data resmi yang dijadikan sumber ilmiah selama proses hitung cepat saat Pemilu 2019, pada Rabu (17/4).

“Kalau kami diminta buka data, kami akan buka. Sekarang kami meminta yang ingin kami membuka data, bersedia membuka datanya,” sambung Philip. Pada Sabtu (20/4), di gelaran pameran data, dan metodologi, ada sekitar sembilan lembaga survei yang membuka gerai untuk menjelaskan proses hitung cepat dan exit poll. Antara lain: Indikator, Charta Politica, Populi Center, SMRC, dan LSI, serta CSIS, Indobarometer, Pol-Tracking, juga Konsep Indonesia. Pameran data dan metodologi para periset Persepi ini, dikawal sekitar dua kompi personil Kepolisian.

Delapan di antara lembaga survei tersebut, yang menjadi basis hasil quick count hampir semua badan penyiaran. Kecuali, Konsep Indonesia. Hasil hitung cepat dari delapan lembaga survei itu menempatkan pasangan capres/cawapres pejawat Joko Widodo (Jokowi) dan KH Maruf Amin menang dengan angka keterpilihan seragam sekitar 54-55 persen. Sedangkan pasangan pesaing, yakni Prabowo-Sandi, kandas di angka keterpilihan seragam 44-45 persen.

Persentase hasil quick count tersebut, rata-rata didapat para peneliti  delapan lembaga survei anggota Persepi, di sekitar 2.000 sampai 3.000 dari 813 ribu tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilu 2019. Kemenangan Jokowi-Maruf dari hasil quick count para lembaga survei itu pula yang mendasari klaim kemenangan pasangan nomor 01, pada Kamis (18/4). Sementara, pasangan Prabowo-Sandi, sejak awal dimulainya penghitungan suara usai pencoblosan, Rabu (17/4), mempertanyakan hasil quick count para lembaga survei tersebut.

Sebab menurut versi Prabowo-Sandi, mereka yang menang. Bahkan sampai empat kali pasangan nomor urut 02 itu, mengumumkan terbuka klaim kemenangan. Pertama pada Rabu (17/4) pada pukul 15:02 WIB, lewat Direktur Kampanye BPN 02 Sugiono, ia mengumumkan kemenangan Prabowo-Sandi di angka 55,4 persen dari hasil real count internal di 5.000 TPS. Pada hari yang sama menjelang petang, Prabowo tanpa didampingi Sandiaga, mengumumkan kemenangannya dengan hasil real count 63 persen, dan quick count di angka 52 persen dari 320 ribu TPS.

Pada hari yang sama, saat malam, Prabowo kembali tanpa didampingi Sandiaga, mengumumkan diri sebagai pemenang Pilpres dengan angka keterpilihan 62 persen. Sehari setelah itu, Kamis (19/4), Prabowo bersama Sandiaga mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres/cawapres hasil Pilpres 2019 dengan angka keterpilihan sebesar 62 persen. Ia pun meminta angka kemenangan internal tersebut, membuat para pendukung dan relawan tetap fokus mengawal proses penghitungan C-1, basis rekapitulasi  perolehan suara di tingkat kecamatan.

Empat kali klaim kemenangan Prabowo-Sandiaga tersebut, kerap meminta para relawan dan pendukung untuk tak percaya dengan hasil quick count dari lembaga-lembaga survei. Prabowo, dalam tiga orasi kemenangan, menyampaikan hasil hitung cepat dan dan exit poll dari lembaga survei, sebagai penggiringan opini untuk menutupi kecurangan proses Pilpres 2019. Prabowo, menuding hasil quick count lembaga-lembaga survei, sebagai informasi kebohongan. Prabowo menganggap, hasil quick count dari lembaga-lembaga survei tersebut, terkontaminasi keberpihakan kepada salah satu pasangan kontestan.

Bahkan, pada Jumat (19/4), saat acara syukuran kemenangan bersama para relawan dan pendukungnya, Prabowo mengatakan, agar para lembaga survei tersebut, pindah warga negara ke Antartika. “Percaya nggak lembaga survei abal-abal? Tukang bohong? Rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke Antartika. Kau bisa bohongi Penguin-penguin di Antartika,” ujar Prabowo. Tuduhan Prabowo tersebut, yang membuat Persepi, merasa perlu membuat pameran terbuka tentang data, serta metodologi, dan sumber daya riset, sebagai penentu hasil quick count dan exit poll.

Sementara itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu, berkali-kali menegaskan tak bertanggung jawab atas  hasil quick count banyak lembaga survei nasional. KPU menegaskan, hasil quick count, bukan acuan bagi KPU memperoleh hasil resmi pemungutan suara. Karena KPU, akan menentukan hasil penghitungan suara melalui rekapitulasi C-1 dari seluruh perolehan suara kontestastan di sekitar 813 ribu TPS.

Proses hitung tersebut, saat ini sedang berlangsung dan baru ditkasir kelar pada 22 Mei mendatang. Namun menengok situs resmi KPU, penyelenggara pemilu itu, pun mempublikasikan proses hitung digital (Situng) berdasarkan C-1 yang terkumpul. Sampai Sabtu (20/4) pukul 17:00 WIB, hasil Situng menunjukkan angka keterpilihan Jokowi-Maruf sebesar 54,8 persen. Adapun Prabowo-Sandiaga, di angka keterpilihan 45,1persen.



BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA